NetKepri.com Media Kepulauan Riau
Kadisperindag Kepri, Burhanuddin.
Tanjungpinang (NetKepri) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau berpendapat sistem otonomi daerah yang berlaku saat ini masih setengah hati karena belum memberi kewenangan penuh kepada pemda untuk menyediakan sembako.
“Pengaturan persediaan sembako di daerah cenderung sentralistik sehingga sulit memenuhi kebutuhan masyarakat, kata Kepala Disperindag Kepri, Burhanudin di Tanjungpinang, Kamis.
Seharusnya dalam otda, kata dia pemda diberi kewenangan untuk mengatur sembako, karena langsung berhadapan dengan masyarakat. Daerah semestinya diberi hak untuk mengimpor beras jika pasokan dari wilayah yang memproduksi beras dan gula tidak cukup. Sementara peran pemerintah pusat cukup mengawasi secara intensif.
“Inikan untuk kepentingan masyarakat, seharusnya tidak ditolak pusat,” ujarnya.
Kondisi saat ini, untuk mengimpor beras harus mendapat ijin dari pemerintah pusat. Beras impor yang diperbolehkan juga dibatasi oleh kuota yang diberikan pemerintah pusat.
“Jika sistem otda berjalan efektif, maka daerah diberi kewenangan untuk mengimpor beras,” ucapnya.
Burhanudin menjelaskan beras impor yang dibutuhkan jika dihitung berdasarkan beras yang dikonsumsi masyarakat tempatan, pekerja di perusahaan industri dan wisawatan yang berkunjung ke Kepri mencapai 270 ribu ton. Sementara beras yang disediakan Bulog berdasarkan jumlah penduduk Kepri, padahal ada komponen lainnya di hotel, restoran dan perusahaan industri yang juga membutuhkan beras.
Ia mengatakan kondisi geografis Kepri yang berbatasan dengan sejumlah negara seperti Singapura dan Malaysia juga seharusnya menjadi pertimbangan pusat untuk memberi kewenangan mengimpor beras kepada pemerintah daerah melalui BUMD. Hal itu disebabkan harga beras premium yang dipasok dari 10 provinsi ke Kepri lebih tinggi dibanding beras impor.
Karena itu, kata dia sejak dahulu sebagian masyarakat lebih menyukai mengonsumsi beras impor
“Tidak ada alasan pusat tidak memberi kuota impor beras maupun gula untuk masyarakat Kepri,” ucapnya.
Saat ini, kata dia isu tentang pemberian kuota beras impor di provinsi perbatasan mencuat di pusat, bahkan mendapat respons positif di DPR.
“Kami berharap pemerintah memberi ijin impor beras,” katanya. (Hum/Kom).
