Jakarta (NetKepri) – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly bersedia untuk menyegerakan proses penerbitan Surat Keputusan (SK) DPP Partai Golkar jika susunan kepengurusannya berganti. Hal itu menyusul ditunjuknya ketua umum baru, yakni Airlangga Hartarto menggantikan Setya Novanto yang tengah menghadapi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan bergantinya ketua umum, maka susunan kepengurusan pun bisa saja dirombak. “Pasti ...
Read More »