Sahat Sianturi Sebut Pengelolaan Pulau Rempang Batam Terkesan Monopoli

Tanjungpinang, NetKepri – Hiruk pikuk terkait investasi di Pulau Rempang Kota Batam saat ini sedang menjadi polemik.
Wilayah tersebut masuk dalam proyek pengembangan Rempang Eco-City, salah satu Program Strategis Nasional (PSN) yang akan mengintegrasikan kawasan industri, pariwisata, energi baru dan terbarukan (EBT) dan lainnya.

Dalam hal ini Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Saat Sianturi mengatakan Keputusan pemerintah untuk memberikan pengelolaan satu pulau kepada satu group pengembang atau perusahaan, dengan luas 17.000 hektar, terkesan memonopoli satu pulau.

“Kota Batam totalnya sekitar 71.500 hektar, jadi jumlah 17.000 hektar itu kurang lebih 23 persen, kan ini terkesan monopoli,”ujarnya kepada Media ini, Senin (11/09).

Ia mempertanyakan keputusan Pemerintah memberikan hak pengelolaan satu pulau ke satu perusahaan. Itu terlalu luas untuk dikuasai satu pengusaha.

“Itu jadi pertanyaan saya dari mana kajiannya satu investor menguasai 23 persen dari luas Batam,”tegasnya

Lebih lagi ia menyinggung upaya dalam melakukan relokasi warga, menurut Saat seharusnya disiapkan dahulu. Dan untuk diketahui adapun lokasi untuk relokasi sementara yakni di Rusun BP Batam, Rusun Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Rusun Jamsostek, ruko-ruko dan perumahan sekitarnya.

Rumah yang dijanjikan untuk warga Rempang yang terimbas relokasi baru selesai pada Agustus 2024, atau setahun lagi.

“Kita setuju direlokasi tetapi disiapkan dahulu lah tempat yang layak untuk Mereka dan harusnya disiapkan dulu lah tempatnya yang mereka janjikan itu,”tuturnya

(Rudi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Gubernur Ansar Resmikan STAI Miftahul Ulum Resmi Jadi Institut

ADVETORIAl, NetKepri – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad meresmikan Institut Agama Islam Miftahul Ulum ...