Ketua DPRD Tanjungpinang Jawab Tudingan Terkait Pembayaran Tunjangan, Weni : Tidak Benar

Tanjungpinang, NetKepri – Terkait adanya informasi adanya bahwa tunjangan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang dianggap tidak memiliki payung hukum berupa Peraturan Walikota Tanjungpinang.

“Jadi apa yang menjadi berita yang menerangkan jika DPRD Kota Tanjungpinang tidak mempunyai payung dalam pencarian tunjangan pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang adalah tidak benar atau Fitnah,” Ucap Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni, Selasa (22/02)

Weni sapaannya, menerangkan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kemudian terkait tunjangan Pimpinan dan anggota DPRD Tanjungpinang telah diatur dalam PP Nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif dan Anggota DPRD. Selanjutnya aturan tersebut di jabarkan kembali kedalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

“Sehingga tidak benar jika pembayaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kota Tanjungpinang tidak memiliki payung hukum, sebab seluruh Anggota DPRD Kota Tanjungpinang telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 PP Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota DPRD,” Jelasnya

Lebih lanjut, kewenangan pembentukan Peraturan Walikota merupakan kewenangan dari Walikota bukan merupakan kewenangan DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

“Jikapun Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 21 Tahun 2018 dianggap sudah tidak sesuai atau tidak relevan, maka seharusnya Walikota Tanjungpinang yang melakukan perbaikan ataupun perubahan atas Peraturan Walikota tersebut,” Katanya

Namun untuk memastikan agar tidak adanya kekosongan aturan hukum atas pelaksanaan PP Nomor 18 Tahun 2017 maupun Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

“Maka sepanjang Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 21 Tahun 2018 tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan atau dicabut, diganti ataupun dibatalkan maka Peraturan Walikota tersebut masih merupakan payung hukum yang sah,” Tuturnya.(Rud).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Peluncuran Program Gerakan Cepat Atasi Stunting (Gercep Stunting) di Kabupaten Karimun

Advetorial, Karimun, Netkepri – Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau meluncurkan Program Gerakan Cepat Atasi Stunting ...