Kenaikan UMK Tanjungpinang Tahun 2022 Sebesar 1,35 Persen

Tanjungpinang, Netkepri – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang memprediksi kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Tahun 2022 hanya Rp 40.607.- Kepala Disnaker Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang, Hamalis menjelaskan kenaikan UMK di Tanjungpinang berpedoman pada Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Khusus UMK Kota Tanjungpinang Kenaikan hanya sebesar 1,35 persen setelah kita masukkan ke dalam formula sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, setelah melalui pembahasan di Dewan Pengupahan Kota Tanjungpinang yang terdiri dari Pihak Serikat Pekerja, Asosiasi Pengusaha dan Pemerintah serta unsur Perguruan Tinggi dan Badan Pusat Statistik akhirnya disepakati.

“Kalau tahun 2021 UMK kita Rp 3.013.012, maka terdapat kenaikan lebih kurang 1,35 persen. Angkanya sekitar Rp 40.607.- saja,” kata Hamalis, Senin (22/11).

Memang untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) harus ditetapkan paling lambat Jumat (19/11) kemarin, sementara lebih lanjut Hamalis memaparkan untuk kabupaten kota harus ditetapkan paling lambat 30 November 2021 mendatang.

“Sampai angka UMK itu ditetapkan, sementara prediksi kita hanya naik sekitar Rp Rp 40.607,-” ujarnya. Hamalis menerangkan dalam rapat UMK bersama Dewan Pengupahan pihaknya mengacu pada formula dari PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang sudah menjadi ketentuan.

Pemerintah pusat dan daerah tentu sudah melihat rumusan masalah dalam menentukan kenaikan upah, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, semuanya dijelaskan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Rumusan itu diramu maka keluarlah angka 1,35 persen itu. Rapat yang diadakan tentu sudah terkonsep,” terangnya.

Kemudian, ia menambahkan jika ada perusahaan yang tidak menerapkan UMK kepada karyawannya maka itu sudah masuk ranah provinsi yang menjadi pengawas Ketenagakerjaan. Namun perlu kami sampaikan bahwa Upah Minimum ini adalah bagi pekerja yang masa kerja dibawah 1 (satu) tahun selanjutnya berdasarkan ketentuan pekerja yang diatas 1 (satu) tahun wajib perusahaan menerapkan struktur dan skala upah masing-masing perusahaan.(Hum/Red).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Budi Prasetyo : 8 Daerah Kepulauan Perlu Landasan Atas Kedaulatan Laut

Tanjungpinang (Netkepri.com) – Menelisik pertemuan antara Badan Kerjasama Kepulauan yang di inisiasi Pemprov Kepri mengenai ...