DPRD Tanjungpinang Gunakan Hak Angket Untuk TPP, LSM Getuk Menilai Wajar Karena Menyangkut Uang Rakyat

Jusri Sabri, Penggiat Anti Korupsi dan Ketua LSM Gerakan Tuntas Korupsi Provinsi Kepri.

Tanjungpinang, Netkepri – Terkait Hak Angket Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang digulirkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang, mendapat dukungan dari salah satu kalangan masyarakat yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Tuntas Korupsi (Getuk) Provinsi Kepri.

Ketua LSM Getuk Kepri, Jusri Sabri mengatakan mendukung apa yang di kerjakan oleh DPRD Kota Tanjungpinang karena Hak Angket yang digulirkan menyangkut kepentingan masyarakat umum.

“Itu ya diteruskan saja, jadi kita harus dukung apa yang dikerjakan DPRD karena ini menyangkut kepentingan orang banyak dan uang rakyat,” ujarnya saat diwawancarai Media ini, Rabu (03/11).

Dikatakannya, hal tersebut mesti disikapi karena DPRD akan membuka semuanya dan ia berpesan jangan mau diprovokasi oleh siapapun.

“Jadi ini harus kita sikapi karena DPRD ini dia akan membongkar semuanya, harus kita dukung,” Ungkapnya.

Ditegaskannya kembali, masyarakat jangan sampai terpecah sebab DPRD menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan perundang-undangan sebagai wakil rakyat.

“DPRD itu tidak mungkin mau melakukan sesuatu yang salah karena dia bertanggung jawab kepada masyarakat, dia di pilih oleh rakyat,” Terangnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni mengatakan yang dilakukan pihaknya terkait hal angket sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.

“Artinya sekarang DPRD sudah berjalan diatas rel aturan, “ujarnya saat diwawancarai di Kediaman rumahnya, Selasa (02/11).

Weni menegaskan dalam ini DPRD Kota Tanjungpinang tidak atau bukan memakzulkan tetapi ini Hak Angket tersebut adalah lanjutan dari Hak interpelasi yang pernah dilakukan terkait TPP, namun Pemerintahan Kota Tanjungpinang tak kunjung menjawab sampai hingga saat ini.

“Hampir lebih kurang setahun, Walikota di panggil kembali untuk menjawab interpelasi, jadi ada bahasanya pada waktu itu dilimpahkan kepada Sekda untuk menjawab dan Sekda menjawab kami akan menjawab secara tulisan kepada DPRD, namun ditunggu sekian bulan sampailah mau sudah dekat setahun ini itu tidak ada,” jelasnya.

Bahkan, DPRD sudah melayangkan beberapa kali surat tidak dibalas oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang sehingga ada masuk yang melaporkan Walikota ke Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.

“Tentunya jadi pertanyaan, apa rekomendasi DPRD tentang interpelasi TPP, belum ada karena belum ada jawaban yang tepat dari Walikota, tentu kita panggil kembali untuk beliau menyelesaikan ini sehingga rekomendasi itu kapan waktu dibutuhkan, kita bisa hanya berikan rekomendasi, bukan kata gantung terkait Interpelasi TPP,” katanya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Dicky Novalino menyampaikan yang menjadi persoalan ialah apa yang menjadi dasar tentang Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2019 tersebut.

“Itu yang ingin dipertanyakan dalam hak interpelasi, ada pertanyaan-pertanyaan anggota DPRD yang disampaikan kepada Walikota tetapi Walikota melemparkan pertanyaan itu ke Sekda bahwa sekda akan menjawab akan dijawab pada kesempatan lainnya, kemudian pada tanggal 29 Oktober 2021 kita mempertanyakan kembali apa jawaban pemerintahan Kota Tanjungpinang terkait TPP tersebut, tetapi Walikota tidak hadir, ” katanya.(Rud).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Serentak Dilaksanakan, Pemprov Segera Vaksin Anak 6 Sampai 11 Tahun

Tanjungpinang, Netkepri – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Pemerintah Kabupaten dan Kota di Kepri tengah ...