NetKepri.com Media Kepulauan Riau
Ketua Persatuan Nelayan Budidaya dan Konservasi Perairan Indonesia, Eko Cahyono
Tanjungpinang, NetKepri – Persatuan Nelayan Budidaya dan Konservasi Perairan (PNBKP) Indonesia mendukung dengan adanya pengetatan pemberian izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
Ketua Persatuan Nelayan Budidaya dan Konservasi Perairan Indonesia, Eko Cahyono mengatakan sangat mendukung dengan aturan yang telah dibuat tersebut karena adapun aturan yang di atur dalam Undang Undang Cipta Kerja bertujuan untuk pemulihan dan melestarikan serta mengawasi pelaku pelaku usaha yg sifatnya merusak lingkungan di wilayah kelautan.
“Tentunya kami sangat mendukung dan kami akan ikut serta mengawasi bersama persatuan nelayan budidaya dan konservasi perairan Indonesia,” ujarnya kepada Media Ini
Tetapi, dikatakan Eko, ada hal yg lebih penting untuk untuk diketahui berbicara tentang pelestarian lingkungan, bahwa pemerintah mesti mencabut izin pukat trol karena bersifat merusak.
“Kan Kementerian memberikan pukat trol untuk beroperasi, kalau bicara pelestarian lingkungan dengan undang-undang pukat trol itu dicabut saja,” jelasnya.
Lanjutnya, ia meminta Wilayah konservasi atau zona inti kawasan jangan di wilayah nelayan tradisional karena rusak lingkungan.
“Nanti jangan wilayah yang aktif masih digunakan nelayan untuk menangkap ikan atau mencari nafkah itu dijadikan wilayah konservasi artinya membunuh pendapatan nelayan,” terangnya.
Karena kalau sudah dijadikan zona inti, maka nantinya nelayan tidak boleh lagi untuk melintas apalagi menangkap ikan.
“Itu kawasan untuk berkembang biak ikan tempat konservasi coral atau batu karang, jangan sampai terjadi konflik di lapangan nantinya,” tuturnya.(Rud).
