NetKepri.com Media Kepulauan Riau
Iwan Kusmawan
Tanjungpinang, NetKepri – Politisi Partai Nasdem Provinsi Kepulauan Riau, Iwan Kusmawan menyebutkan Labuh Jangkar yang didambakan selama ini merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk menambah retribusi pendapatan daerah.
“Karena di Labuh Jangkar itu besar potensinya, bila mampu diakses dan dapat ditarik retribusinya oleh Pemerintah Provinsi maka perputaran ekonomi di Kepri akan meningkat dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat kita,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan handphone, Rabu (06/10)
Iwan mengutarakan terkait dengan pelarangan penarikan retribusi Labuh Jangkar oleh Pemerintah pusat harusnya ini tidak terjadi karena mungkin ada miss komunikasi yang belum tersampaikan.
“Kita ucapkan terimakasih atas kerja keras Gubernur dan Wakil Gubernur bersama stakeholder yang telah memperjuangkan upaya penarikan retribusi Labuh Jangkar untuk Provinsi Kepri namun dengan kondisi saat ini dengan terbitnya surat pelarangan dari kemenhub, maka tidak ada salahnya Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil sebelumnya. Dan mungkin saja ada yang belum dikomunikasikan, sehingga sedikit terganjal,” ungkap Iwan.
Menurutnya, Labuh Jangkar sangat mempengaruhi Provinsi Kepulauan Riau karena daratan yang dimiliki daerah hanya 4 persen sedangkan lautan 96 persen.
“Kalau dari lautan kita tidak ada PAD serta pendapatan kita tidak masuk berarti kita sangat minus sekali karena kita punya laut tetapi tidak punya hasil laut,” jelasnya.
Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Provinsi Kepri ini juga mengapresiasi upaya yang telah dilakukan dalam mewujudkan meningkatkan Pendapatan Daerah dari labuh jangkar dan dirinya juga menyebutkan, upaya ini merupakan perjalanan panjang yang juga ikut dilakukan oleh Kepemimpinan Pemprov Kepri sebelum Ansar Ahmad.
“Bukan zamannya Pak Gubernur saat ini saja, tapi Gubernur- Gubernur sebelumnya juga sudah mulai menelisik atau masuk pusat agar labuh jangkar itu kita dapat,” terangnya.
Dirinya juga mendorong agar Pemerintah Provinsi Kepri kembali berkoordinasi terkait labuh jangkar dan mengerahkan semua kekuatan yang ada untuk mendapatkan kembali hak retribusi labuh jangkar.
“Kita mau Pemimpin kita punya akses yang lebih besar ke Pusat sehingga hal seperti ini tidak terjadi, jangan kita jadi penonton saja didalam Negeri kita sendiri,” jelasnya.
Mengakhiri perbincangannya, Iwan berharap Pemerintah Pusat dapat menghargai perjuangan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepri dalam meningkatkan PAD serta demi mensejahterakan ekonomi masyarakat Kepri.
“Jangan hanya melihat ini per bagian-bagian atau laporan secara sepihak tetapi menyeluruh agar ekonomi Provinsi Kepri bis menggeliat,” tuturnya.(Rud).
