NetKepri.com Media Kepulauan Riau
Tanjungpinang, Netkepri – Tingginya angka pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau, diakui Iwan Kusmawan selaku Politisi Partai Nasdem merupakan dampak dari Pandemi yang berimbas pada semua sektor dan khususnya pada sektor pariwisata yang seperti mati suri.
“Salah satu penunjang perekonomian adalah sektor Pariwisata. Sektor pariwisata banyak menampung tenaga kerja, jadi karena pandemi dampak yang paling nampak adalah sektor pariwisata,” ujarnya saat diwawancarai Media ini, Selasa (26/10).
Pria yang menjabat Wakil Ketua Partai Nasdem Provinsi Kepri ini menyebutkan sektor penunjang untuk perekonomian di Kepri adalah sektor Pariwisata maka ia berharap ada kelonggaran pembukaan travel bubble dan berharap pintu-pintu pariwisata itu dibuka.
“Karena untuk disektor lain masih merangkak jalannya mau tidak mau sektor pariwisata inilah yang bisa menggenjot, tapi tentu tidak lepas dari pengawasan protokol kesehatan yang ketat untuk meminimalisir penyebaran,” jelasnya.
Dikatakannya, untuk pembukaan investasi baru Provinsi Kepri berharap besar dari bantuan Pemerintah pusat, dan untuk diketahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun semua.
“Untuk pergerakan ekonomi di Kepri ini untuk Investasi besar belum nampak karena kendala covid, Jadi kita berharap ada stimulus untuk membantu perekonomian di Kepri khususnya,” terangnya.
Investasi besar yang dimaksudkannya seperti Jembatan Batam Bintan yang bisa meraup banyak tenaga kerja sehingga banyak peluang usaha yang bisa diambil.
“Kita berharap Pak Gubernur bisa menggesa itu, jangan hanya wacana yang tidak berkesudahan, kita melihat Pak Gubernur kerja ekstra, kerja cepat dan kerja cerdas,” jelasnya.
Kemudian untuk diketahui bahwa di Provinsi Kepri angka tertinggi pengangguran berada di Kota Batam, selanjutnya disusul oleh Kota Tanjungpinang. Namun dari hal tersebut sangat berbanding karena jumlah penduduk terbanyak kedua berada di Kabupaten Karimun.
Dari penjelasan tersebut, Iwan menerangkan bahwa Kota Batam masuk dalam angka pengangguran tinggi adalah hal yang wajar karena memang ekonominya dan kemudian Kabupaten Karimun di sampaikan lebih rendah dari Kota Tanjungpinang harus diakui karena berbagai faktor seperti Perusahaan seperti Galangan kapal, pelabuhan dan lainnya itu sudah mau jalan.
“Tanjungpinang kita tidak melihat itu karena peluang tidak ada di Tanjungpinang, memang ibu kota Provinsi yang wilayahnya sangat kecil, jadi penduduknya sudah banyak, orang mau investasi juga tidak ada yang bisa diletak dengan strategis posisinya,” tegasnya.
Sehingga menurutnya, Tanjungpinang ini seperti berjalan tanpa tujuan karena kondisi ekonominya dan pendapatan PAD kecil sehingga dibutuhkan perhatian ekstra dari Pemerintahan Provinsi untuk membangkitkan perekonomian dan Program Prioritas Kota Tanjungpinang.
“Jadi Provinsi harus bisa membagi rata karena adil tidak harus merata sehingga tujuh kabupaten Kota di Provinsi Kepri tetap berjalan,” jelasnya.
Dirinya menuturkan adil tidak harus merata, jadi butuh sentuhan ke masing-masing tempat yang berbeda.
” Ya mungkin Batam butuh sentuhan fisik, Tanjungpinang butuh sentuhan regulasi investasi, itukan masing-masing tempat berbeda, maunya Pak Gubernur seperti apa agar ini berjalan, libatkan semua staholder yang ada,” tuturnya.(Rud).
