APBD Perubahan Tidak Disepakati, Wakil Ketua DPRD Tanjungpinang Ungkap Penyebabnya

Wakil Ketua DPRD Tanjungpinang, Novaliandri Fathir

Tanjungpinang, NetKepri – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang, Novaliandri Fathir menegaskan untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan pada tahun 2021 tidak disepakati.

“Bukan tidak kami sahkan tapi tidak kami sepakati karena beberapa item refocusing pertama dan kedua itu tidak sesuai dengan peruntukannya,” ujarnya kepada Media ini usai menghadiri HUT Partai Golkar Ke-57 di Kantor DPD Golkar Tanjungpinang, Rabu (20/10)

Ia mengungkapkan alasannya menolak menyetujui rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2021 sebab banyak pergeseran anggaran yang juga berdampak langsung ke masyarakat.

“Sebenarnya bukan dana aspirasi saja, sebenarnya kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat untuk tahun ini di refocusing oleh Walikota,” ungkapnya.

Politisi Partai Golkar ini menegaskan untuk APBD Perubahan Tahun 2021 dipastikan tidak bisa dibahas lagi karena tenggang waktunya sudah habis yaitu 30 September dan akan fokus pada pembahasan APBD Murni Tahun 2022.

“Saya positif APBD Murni 2022 pasti disahkan, makanya kami sampai malam hari juga membahas karena kami beranggapan bahwa jangan sampai tidak disahkan karena ini yang dirugikan bukan DPRD bukan Pemerintah Kota malah masyarakat,”tegasnya

Pria yang disapa Fathir ini menuturkan bahwa APBD Murni 2022 harus disahkan dan diperjuangkan sehingga masyarakat bisa terbantu.

“Berbeda dengan pembahasan dengan APBD perubahan dan APBD Murni 2022, kalau murni ini masih kosong artinya kegiatan masih bisa kami pindahkan yang lebih membutuhkan kepada masyarakat, jadi artinya lebih enak pembahasan Murni dibandingkan perubahan,” terangnya.

Ia mengutarakan untuk tidak disepakati atau tidak dilanjutkan pembahasan APBD perubahan 2021, Fathir menyebutkan tidak ada sanksi bedasarkan aturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kecuali APBD Murni.

“Jadi kalau tidak disepakati APBD perubahan antara DPRD dan Pemerintah Kota itu tidak ada sanksi, yang dipakai adalah refocusing kedua yang dilakukan oleh Walikota tanpa persetujuan DPRD,” jelasnya.

Lebih lanjut, Fathir menyampaikan dalam Pembahasan APBD Murni maupun Perubahan tentu harus menjalin komunikasi antara Legislatif dan Eksekutif.

“Kami menekankan kepada Walikota agar melancarkan, jangan tersumbat komunikasi antara Legislatif dan Eksekutif,” tuturnya.(Rud).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Budi Prasetyo : 8 Daerah Kepulauan Perlu Landasan Atas Kedaulatan Laut

Tanjungpinang (Netkepri.com) – Menelisik pertemuan antara Badan Kerjasama Kepulauan yang di inisiasi Pemprov Kepri mengenai ...