NetKepri.com Media Kepulauan Riau
Tanjungpinang, NetKepri – Salah satu program pemerintah adalah bagaimana caranya supaya lembaga adat juga mendapatkan akses keadilan.
Maka dari hal tersebut, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau menggelar Penyuluhan Hukum kepada Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau, di Kantor LAM Provinsi Kepri Tanjungpinang, Selasa (31/08).
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Kepri, Darsyad kepada media ini mengatakan Pengaruh lembaga adat itu sangat besar terhadap masyarakat bawah.
“Ketika kami sampaikan disini mudah-mudahan anggota dari masyarakat dari LAM ini bisa menyampaikan juga kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menyadari bahwa Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau mempunyai anggota yang banyak dan juga budaya di Kepri lebih hormat lembaga adat maka akan lebih mudah tersampaikan ke masyarakat.
“Kamikan tidak bisa secara keseluruhan kesemua tapi dengan ini kami berharap ditularkan kepada peserta ke masyarakat,” katanya.
Darsyad menjelaskan Penyuluhan Bantuan Hukum merupakan Hak dari masyarakat dunia dan merupakan hak konstitusi setiap orang yang ada di Indonesia mempunyai hak yang sama di depan hukum.
“Di Negera kita juga masih banyak masyarakat miskin yang juga bermasalah dengan hukum oleh karena itu negara mesti hadir,” jelasnya.
Sementara itu Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau, Datok Abdul Razak mengungkapkan sasaran dari Penyuluhan Hukum ini untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu.
“Hidup inikan macam-macam masalah yang dihadapi dari kehidupan salah satunya adalah masalah hukum yang berbagai macam,” terangnya.
Dengan adanya kegiatan ini, ia berharap bagi masyarakat yang ada masalah dengan hukum dapat diberikan bantuan.
“Karena dapat dikatakan masyarakat umum kalau dengan masalah itu takut karena katanya memerlukan biaya tapi ternyata dengan ini tidak memerlukan biaya, ini yang perlu kita dukung sehingga bermanfaat kepada masyarakat,” tuturnya.(Rud).
