NetKepri.com Media Kepulauan Riau
Tanjungpinang, NetKepri – Kunjungan Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad ke Kantor PT. Sarana Multy Infrastruktur (SMI) di Jakarta beberapa waktu lalu, guna mencari stimulasi dana alternatif guna menggesa pembangunan infrastruktur di Kepulauan Riau mendapatkan tanggapan dari Ketua Kadin Provinsi Kepulauan Riau, Alfan Suheiri , Kamis (26/08).
“Jadi gini menanggapi keinginan Gubernur Kepri itukan sebetulnya dia mencari sumber pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur salah satunya mungkin pembangunan jembatan Babin,” ujarnya kepada media ini melalui sambungan selulernya, Kamis (26/08).
Menurut Alfan, di era Pandemi Covid-19 saat ini yang sedang melanda dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan terutama di UMKM sehingga sebaiknya Pemerintahan fokus pada pengendalian terhadap pandemi.
“Banyak sekarang itu terjadi kebangkrutan, terjadi PHK, jadi tidak benar kalau kita lihat terjadinya pertumbuhan ekonomi karena secara nasional tidak terjadi, jadi saya punya pemikiran sebagai Ketua Kadin sebaiknya Pemerintahan itu lebih terfokus bagaimana pengendalian terhadap pandemi,” katanya.
Alfan mengharapkan dana APBD menjadi stimulus terhadap ekonomi masyarakat terutama untuk membekap UMKM dan lainnya.
“Agar ada semacam gerakan ekonomi yang terputar di masyarakat ini,” jelasnya.
Lanjutnya, kemiskinan pada rakyat akan terjadi kalau Covid tidak terkendalikan dan terus terjadi akan membuat sehingga dana APBD yang ada selain digunakan untuk kepentingan penanganan Covid-19 jadikan juga stimulus untuk membekap ekonomi kerakyatan.
“Jadi jangan digunakan juga untuk pembebasan lahan, katakanlah untuk pembebasan lahan Babin, itu kalau proyeknya belum di setujui oleh pemerintah sehingga anggaran di gunakan untuk pembebasannya itu proyeknya belum disetujui itu sudah penyalahgunaan anggaran,” terangnya.
Alfan kembali menegaskan anggaran yang ada itu tidak digunakan untuk kepentingan pembebasan lahan tapi lebih digunakan untuk kepentingan peningkatan ekonomi masyarakat dan tidak digunakan untuk infrastruktur yang kondisi sekarang ini.
“Tidak sangat ideal, jadi pembangunan jembatan Babin itu sangat tidak ekonomis serta tidak menguntungkan jadi tidak akan mungkin investor mau menanamkan investasinya yang begitu besar,” katanya.
Dijelaskannya, dalam hal pembangunan Babin itu swasta harus mendapatkan pendapatan dari hasil pembangunan tersebut yang pada akhirnya siapa yang mau melewati jembatan Babin itu.
“Berapa lama break even nya terhadap pembangunan itu, jadi ini sangat tidak mungkin kecuali sama ada Industri besar yang sama pertumbuhannya seperti di Batam sehingga perlu mobilisasi antara dua daerah baik mobilisasi komersial,” jelasnya.
Ia mengutarakan lebih baik pemerintah konsentrasi membenahi masyarakat terutama kepentingan ekonomi.(Rud).
