Terkait Penolakan PNTI Kepri Soal Tambang Pasir Laut, Ini Jawaban Gubernur Kepri

Tanjungpinang, NetKepri – Terkait dengan adanya penolakan oleh PNTI ( Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia) wacana tambang pasir, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan belum tahu konsep Pemerintah pusat.

“Itukan kewenangan pemerintah pusat kita menunggu aja konsep Pemerintah pusat,” katanya usai Kegiatan dengan Lembaga Adat Melayu (LAM) di Tanjungpinang, Jumat (16/04).

Dengan adanya wewenang pusat, dikatakannya meminta untuk dilibatkan dalam membahasnya.

“Kita akan lihat porsi daerah bagaimana, BUMD kita bagaimana, saya kira pemerintah pusat menyusun itu pasti ada saring bersama Pemerintah Kepri,”ujarnya

Ketika ditanya terkait adanya Penolakan, Gubernur menyampaikan masih menunggu konsep Pemerintah pusat.

“Tapikan kita belum tahu lagi konsep Pemerintah pusat,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan DPD Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI) Provinsi Kepulauan Riau sangat menolak adanya wacana dibuka kembali tambang pasir laut.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPD PNTI Kepri Bidang Sumber Daya Manusia, Eko Cahyono kepada NetKepri.com, Kamis (15/04/2021).

Ia mengatakan pihaknya sangat menolak dengan wacana tersebut dikarenakan merusak ekosistem laut.

“Artinya begini kalau ada memang lokasi strategis yang bukan wilayah tangkap nelayan yang tidak pernah dipakai nelayan tidak masalah yang menjadi masalah daerah rutinitas nelayan,” katanya.

Dikatakannya, tambang pasir laut itu akan berdampak langsung ke Nelayan maka jika memang wacana tersebut Eksekutif dan Legislatif harus mendudukkan atau melakukan pembahasan ini bersama Nelayan.

“Jangan Eksekutif sama Legislatif aja membahas ini tanpa melibatkan nelayan karena mereka tidak tahu apa-apa yang tahu nelayan, jangan sesuka hati membuat aturan mendapatkan PAD tetapi mengorbankan nelayan,” ujarnya.

Eko menyampaikan jika memang wacana ini benar dilakukan, pihaknya bersama Nelayan akan melakukan gerakan.

“Kalau memang itu terjadi akan ada gerakan dari kawan-kawan nelayan, kami akan turun langsung,” jelasnya.

Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua PNTI Bintan ini mengungkapkan tambang pasir laut merusak ekosistem seperti terumbu karang karena posisinya hampir rata-rata di atas pasir.

“Kalau pasirnya diambil karangnya mau dikemana, kalau tidak ada garam ikannya kemana, logika sederhananya seperti itu,” paparnya.

Jika Ekosistem sudah rusak apa mereka para penambang atau para pemangku kebijakan akan memikirkan hal ini.

“Intinya gini, kami akan ada gerakan kalau ini terjadi, kami sudah ada pembahasan karena ini masih wacana, ini kalau disahkan kami turun, ” tuturnya. (Rud).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

BAZNAS KEPRI Salurkan Paket Idul Fitri Kepada Lansia, Duafa Yatim dan Imam Masjid

Tanjungpinang, Netkepri -Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kepri salurkan 100 paket Idulfitri kepada 100 ...