Dinamika Demokrasi Dalam Dunia Perpolitikan

Tanjungpinang, NetKepri.com – Sistem dan budaya politik hari ini bahwa memformulasikan aspirasi itu tidak segampang dan sesederhana yang diberikan masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Taba Iskandar, Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepri yang sempat digadang-gadang maju baik Pilgub Kepri maupun Pilwakot Batam, Jum’at (27/11)

“Artinya kalau sudah ada aspirasi masuk kemudian kita punya rekam jejak secara politik jelas bukan jaminan bahwa kita bisa ditetapkan sebagai calon atau jabatan politik,”jelasnya

Ia menyampaikan alasan kenapa menyebutkan seperti yang di jelaskan tersenut karena politik hari ini masih berbasis padat modal artinya bahwa dukungan politik itu masih dominan berdasarkan kekuatan finansial.

“Yang tadi saya katakan bahwa intelektualtualitas, integritas, kualitas itu tidak berpengaruh banyak didalam memperebutkan posisi atau jabatan politik yang menentukan apa isi tas,”katanya

Dirinya segala pengalaman atau rekam jejak dengan pernah menjadi pimpinan partai di Kota Batam sejak awal reformasi kemudian sebelum reformasi adalah ketua komite nasional Pemuda Indonesia Kota Batam.

“Saya digadang-gadang orang maju, saya dengan segala kerendahan hati dengan tidak bermaksud mengatakan saya mampu rekam jejak sayakan menunjukkan itu,”ucapnya

Ia mengungkapkan dengan tidak di usung atau di calonkan Kepala Daerah meski sudah di gadang-gadang untuk maju ia tidak kecewa karena dengan sistem yang sekarang ini.

“Untuk kompetisikan memerlukan persyaratan, tadi saya katakan persyaratan dari rekan jejak saya panjang tapi itu tidak cukup karena modal kurang, jadi yang jegal modal bukan orang,”katanya

Pria yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi DPRD Kota Se Indonesia ini menjelaskan dengan sistem ini tidak memberikan ruang kepada orang seperti dirinya.

“Sistem yang tidak memberi dan masyarakat tidak memberi, kalau masyarakat memberi peluang kan ada undang-undang jalur independen, apakah masyarakat mau menyumbang gratis tanda tangan, kita untuk mendapatkan tanda tangan biru memerlukan tim, memerlukan biaya,”jelasnya

Menurutnya Sistem politik dan undang-undang partai politik mesti dirubah. Partai Politik harus dibiayai Negara karena dia tidak dibiayai negara dibiayai pemodal akhirnya maka pemodal yang memegang partai politik.

“Siapa yang mau bayar saksi kalau tidak ada uangnya, siapa yang mau pasang baliho kalau tidak ada duitnya, siapa yang mau jalan motornya kalau tak di isi bensinya jadi itu memang harus keluar anggaran,”tuturnya

(RUDI PRASTIO)