Reses Anggota DPRD Kepri Dimasa Pandemi

Tanjungpinang, NetKepri.com – Masa Reses pada tahun 2020 ini terlihat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sebab dilaksanakannya di masa pandemi Covid-19.

Permasalahan terbesar ditemukan di lapangan pada saat reses ditengah Pandemi yaitu ekonomi dimana dalam dampak Covid-19 ini konsumsi masyarakat akan turun secara drastis serta turunnya kegiatan usaha terjadi pada sejumlah sektor ekonomi.

Dalam hal ini Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, Ririn Warsiti mengungkapkan kepada media ini Pelaksanaan reses kali ini agak berbeda dari sebelumnya karena masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

“Jadinya jumlah undangan atau peserta yang hadir dibatasi dan harus mematuhi protokol kesehatan diantaranya wajib memakai masker, duduknya pun berjarak (Physical Distancing), dan dilokasi reses disediakan hand sanitizer/ cuci tangan,”ungkapnya

Dijelaskan Ririn, mayoritas yang disampaikan oleh warga pada saat reses adalah dampak penyebaran virus Covid-19 baik dari segi ekonomi seperti banyak pegawai yg dirumahkan sementara bahkan di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun segi sosial bermasyarakat.

“Misalnya timbulnya rasa curiga terhadap orang-orang yang ada di lingkungan kita baik yang kita kenal ataupun tidak,”tuturnya

Kemudian terkait bansos yang dibagikan oleh pemerintah, baik pusat atau daerah, masih kata Ririn masalah yang timbul adalah tidak meratanya pendataan yang dilakukan oleh perangkat desa atau kelurahan.

“Sehingga ada beberapa warga yang seharusnya mendapatkan bantuan tetapi tidak terdata sehingga tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah,”terangnya

Politisi Partai Gerindra ini menyebutkan keluhan sebagian masyarakat sudah pasti merosotnya perekonomian dengan adanya himbauan Pemerintah yang menganjurkan perbanyak aktifitas dirumah (Work From Home) sementara untuk pekerja harian yang harus bekerja untuk bisa makan kalau mereka tidak boleh beraktifitas bagaimana mereka mencari uang untuk menafkahi keluarganya.

“Banyaknya sektor-sektor industri yang tutup untuk sementara waktu atau bangkrut sehingga harus merumahkan sementara pegawainya bahkan ada yang di PHK. Kemana mereka akan memenuhi kebutuhan harian kalau tidak ada penghasilan, “ungkap Ririn

Hal-hal seperti begini yang harus secepatnya dicarikan solusi terbaik oleh pemerintah agar tidak menimbulkan masalah yang lebih serius misalkan tindakan kriminalitas.

Mantan Karyawan Bank Mandiri di Bandung ini juga mengutarakan dari beberapa titik reses sebagian besar masukan yang diterima bahwa masyarakat mayoritas menginginkan perbaikan data penerima bantuan agar benar-benar valid/ update dan memang betul masyarakat yang membutuhkan.

“Dimana dampak pandemi Covid-19 ini tidak hanya bagi warga miskin saja, tetapi juga buruh harian, hingga buruh kelas menengah yang penghasilannya menurun, seperti peternak, nelayan, Pedagang Kaki Lima (PKL), sektor pelayanan jasa, dan sopir travel, ojek online yang barangkali mempunyai cicilan perbankan,”ucapnya

Menurutnya, dari permasalahan ini Pemerintah harus memiliki solusi untuk 3 masalah ini (kesehatan, sosial, ekonomi) atau paling tidak memperkecil dampak dari ketiga sektor tersebut.

Pertama Bidang Kesehatan yaitu menyediakan tempat layanan rujukan Covid 19, dukungan peralatan medis, sosialisasikan protokol kesehatan bagi masyarakat untuk mencegah penyebaran virus.

Lanjutnya, Bidang Sosial dengan menyalurkan JPS (jaring pengaman sosial) agar masyarakat cukup pangan dan masih bisa mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi disituasi pandemi Covid 19.

Dan yang terakhir di Bidang Ekonomi segera menyiapkan program pemulihan untuk dunia usaha agar mereka tetap bertahan melalui koordinasi yang erat hub dengan BI, OJK dan perbankan nasional, agar bagaimana sektor bisnis, sektor usaha, sektor riil tetap bisa bertahan walaupun tidak melakukan aktivitas secara normal di masa pandemi.

Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak mengatakan reses dimasa pandemi memakai protokol kesehatan dan yang menjadi permasalahan yang menjadi keluhan terbesar adalah masalah perekonomian.

“Pemerintah harus mengambil suatu kebijakan yang pas untuk mengkatrol dan mengesah pertumbuhan ekonomi dimasyarakat Kepri disamping tegas membuat suatu PerGub untuk keprotokoleran kesehatan,”katanya Kepada media ini

Terpisah, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepri Raden Hari Tjahyono saat dihubungi melalui sambungan teleponnya mengatakan saat melakukan reses ia menerapkan protokol kesehatan.

“Kita lakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan mengundang beberapa orang dan jaga jarak, kemudian ada door to door dari rumah ke rumah,” ujarnya.

 

(RUDI PRASTIO)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

BPJSTK Tanjungpinang Bagikan 108 Paket Bahan Pangan Bergizi

Tanjungpinang,NetKepri.com – BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK terus menunjukkan kepeduliannya di masa pandemik, kali ini sebanyak ...