Inpres No 6 Tahun 2020 – Peningkatan Kedisiplinan dan Penegakan Protokol Kesehatan Guna Pengendalian Covid-19

Tanjungpinang, Netkepri –  Untuk mempercepat penanggulangan Penyebaran Pandemi Covid-19, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya kembali mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor: 6 Tahun 2020,Selasa (4/8).

Yangmana, didalam Inpres tersebut terkit peningkatan kedisiplinan,dan penegakan hukum protokol kesehatan guna pengendalian Corona Virus Disarse (Covid-19) di Indonesia.

“Dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia menginstruksikan beberapa hal,” ungkap Joko Widodo.

Pertama, Jokowi mengatakan kepada seluruh kepala daerah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.

“Kedua, Khusus Kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk dapat melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atas pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19,” ungkap Joko Widodo.

Serta melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diper-lukan.

“Kepada Menteri Dalam Negeri untuk dapat melaksanakan sosialisasi dan diseminasi secara masif tentang penerapan protokol kesehatan daiam pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada pemerintah daerah dan masyarakat; juga memberikan pedoman teknis kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menJrusun peraturan gubernur/ peraturan bupati/ wali kota memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyusunan peraturan gubernur f peraturan bupati/wali kota,” ujar Jokowi.

Selanjutnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di daerah provinsi serta kabupaten-kota, Serta melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Ketua Komite Kebijakan pada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu atau sewaktu- waktu apabila diperlukan.

” Untuk Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk dapat memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/wali kota dengan mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat,” ungkap Joko Widodo.

Serta bersama Kepala Kepolisian Negara Republik indonesia dan instansi lain secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat dan melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalarn upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dapat memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/wali kota dengan mengerahkan kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengarfi’asan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat;

“Bersama Panglima Tentara Nasional Indonesia dan instansi lain secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 ” ungkap Joko Widodo.

Serta mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Pada Gubernur, Bupati, dan Wali kota untuk dapat meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendahan Covid-19 dengan melibatkan masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.

“Juga menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota yang memuat ketentuan antara lain:kewajiban mematuhi protokol kesehatan antara
lairr meliputi: perlindungan kesehatan individu yang meliputi: menggunakan aiat pelindung drri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rurnah atau berinteraksi dengan  orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya, membersihkan tangan secara teratur, pembatasan interaksi fisik (pltgsical distancing),” ujar Joko Widodo.

Dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), perlindungan kesehatan masyarakat, antara lain meliputi: sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian covid-19.

penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan.cairan pembersih tangan (handsanitizer) upaya penepisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas, upaya pengaturan jaga jarak, pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala, penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19, dan fasilitasi dalam deteksi Dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 serta kewajiban mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

“Khususnya tempat dan fasilitas umum seperti  perkantoran/tempat kerja, usaha, dan lain lain, sekolah/institusi pendidikan lainnya; tempat ibadah;stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;transportasi umum; kendaraan pribadi; toko, pasar modern, dan pasar tradisional; apotek dan toko obat;warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran; pedagang kaki lima/lapak jajanan; perhotelan/penginapan lain yang sejenis; tempat pariwisata; fasilitas pelayanan kesehatan; area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan tempat dan fasiliters umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara untuk perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Covid-19 memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. sanksi sebagaimana dimaksud pada angka berupa: teguran lisan atau teguran tertulis; kerja sosial; denda administratif; atau penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

“Memuat ketentuan terkait penyediaan prasarana dan sarana pencegahan dan pengendalian Covid-19 memuat ketentuan terkait sosialisasi berupa sarana informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 bagi masyarakat,” ungkap Joko Widodo dalam Inpres nya.

Juga melibatkan partisipasi masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.

Dalam penyusunan dan penetapan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada huruf b, memperhatikan dan disesuaikan dengan kearifan lokal dari masing-masing daerah.

“Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota, melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan Instruksi Presiden ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,”ujar Jokowi kembali. (Red/kmf).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Hari Jadi Provinsi Kepri Ke-18, Berikut Sambutan Isdianto

Tanjungpinang, NetKepri.com – Gubernur Kepri H. isdianto menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ...