NetKepri.com Media Kepulauan Riau
Tanjungpinang, Netkepri – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Jumaga Nadeak melakukan hearing bersama Kuasa Hukum korban Muhammad Faisal, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kepri serta Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kepri.
Pada pertemuan tersebut, Kuasa Hukum dan KPPAD meminta dukungan DPRD agar persoalan ini dapat dikawal hingga tuntas.
Menanggapi hal tersebut, Jumaga menyampaikan bahwa akan ikut mengawasi persoalan ini.
“Ini menyangkut soal anak, kita pasti respeklah. Kita pantau kasus ini,” ujar Jumaga, Rabu (12/8).
Ketua DPRD Jumaga Nadeak Jumaga juga telah meminta kepada kuasa hukum korban untuk berkoordinasi langsung dengan Polda Kepri agar kasus ini terus berjalan.
“Dan tujuan utama bagaimana anak ini cepat mendapatkan pemulihan,” katanya.
Kuasa Hukum Korban Muhammad Faisal memberikan apresiasi atas atensi yang dberikan DPRD Kepri terkait persoalan ini.
“Kita sangat apresiasi, surat kita dibalas cepat, dan hearing pun langsung dipimpin Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, serta Ketua Komisi lV beserta anggotanya,” ungkap Faisal.
Dirinya mengungkapkan sempat kecewa terhadap P2TP2A, sebab selaku kuasa hukum dirinya tidak diberikan salinan hasil assesmen psikologis korban dari P2TP2A kepada pihak keluarga.
“DPRD akan membuat rekomendasi, dan mempertemukan langsung psikolog kepada saya kuasa hukum untuk mendengar langsung apa hasilnya,” jelasnya.
Ditambahkannya, Selaku Kuasa Hukum dirinya faham aturan. Jadi, tidak perlu khawatir apabila hasil assesmen tersebut tersebar.
“Tidak mungkin kita mau publish hasilnya. Kita tau aturan itu. Kepentingan kita meminta salinan hasil juga sama kok dengan teman-teman di P2TP2A. Tentunya ini untuk korban, agar kasus ini benar-benar terungkap jelas,” imbuhnya. (***).
