Tanjungpinang,NetKepri.com – Anggota DPR-RI Dapil Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyebutkan bahwa dampak ekonomi dari Covid-19 sangat luar biasa.
“khususnya di Kepri ini saya kira beberapa pelaku usaha sudah mulai akan merumahkan pekerjanya meskipun mereka tetap dibayar akan tetapi ketentuan Menteri Tenaga kerja yang belakangan ini keluar itu mereka dibayar sesuai dengan kesepakatan, “ucapnya beberapa waktu lalu
Ansar mengatakan dikarenakan pemerintah harus membatasi aktivitas masyarakat diluar banyak yang berdampak.
“Seperti tukang ojek, buruh pelabuhan, pedagang harian semuanya berdampak,”katanya
Ini tentu, jelas Ansar, perlu pemikiran pemerintah untuk menjamin ketahanan ekonomi keluarga. Maka pada beberapa waktu lalu, masih kata Ansar, sangat senang Menteri Keuangan menyampaikan lebih dari tujuh puluh juta rakyat Indonesia akan diberikan bantuan langsung tunai.
“Tapi kita belum tahu berapa besarnya, maka kita punya pikiran apakah tidak menutup kemungkinan pemerintah daerah juga memberikan bantuan langsung tunai bekerja sama pemerintah provinsi dan kabupaten kota,”jelasnya
Jika pemerintah pusat memberikan bantuan langsung tunai dalam jumlah tertentu sementara indeks kebutuhan hidup kemahalan itu berbada mungkin itu bisa dibantu oleh Bantuan Langsung Tunai (BLT) Daerah.
“Umpanya Provinsi mengeluarkan dua ratus ribu rupiah, kabupaten kotanya masing-masing dua ratus rupiah maka mereka mendapatkan tambahan empat ratus ribu rupiah atau lima ratus ribu rupiah satu bulan,”ujarnya
Semua itu, kata Ansar, diberikan untuk masyarakat kurang mampu yang sudah terdata dalam data kemiskinan. Dan yang harus lebih diketahui masih banyak masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut yang belum terdata
“Itu juga perlu diantisipasi, jadi supaya masyarakat yang berhak menerima itu mendapatkan hal yang sama,”ungkapnya
Alasan salah satu harus dipikirkan, oleh karenanya tidak ada yang bisa memprediksi kapan waktu yang tepat bisa mereda akan Covid-19 ini.
“Walaupun ada prediksi-prediksi penyebaran virus Corona ini dalam waktu dua bulan atau satu bulan bisa menurun, tapi tidak ada yang bisa memastika itu,”jelas Ansar
Ia menambahkan bisa dibayangkan kalau beberapa bulan kemudian terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimana-mana yang pekerja yang hidupnya dari hari ke hari dengan penghasilan seharian maka ini akan berdampak besar.
“Dari sisi kriminalitas dan macam-macam lainnya karena orang tak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, maka pemerintah daerah mesti hadir untuk mengatasi itu, “paparnya
(RUDI PRASTIO)