Kegiatan Diseminasi Hasil Penelitian Tumpahan Minyak Studi Kasus Pulau Bintan, Ini Kata Dekan FIKP UMRAH

Tanjungpinang, NetKepri.com – Universitas Maritim Raja Ali Haji melalui Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) bekerja sama dengan Conservation Strategy Fund melakukan kegiatan Diseminasi Hasil Penelitian Dampak Tumpahan Minyak Terhadap Ekonomi Wisata di WPP 711 (Studi Kasus Pulau Bintan Kepulauan Riau) di Hotel Aston Tanjungpinang, (05/02/2020).

Dalam kegiatan ini Dekan FIKP UMRAH Dr Agung Dharma Syakti menyampaikan bahwa WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) menggambarkan pembagian wilayah pengelolaan perikanan yang didasarkan pada ekologi, karakteristik wilayah, dan sumber ikan yang digunakan sebagai dasar pengelolaan perikanan secara lestari dan berkelanjutan.

“Ini terkait dengan dampak kerugian akibat tumpahan minyak di wilayah WPP 711, kita tau setiap musim utara perairan Bintan itu pantainya sering terdampak oleh minyak hasil pada kegiatan ilegal,” ucapnya

Yang paling berdampaknya adalah selain ekosistemnya juga ada aktifitas masyarakat terutama dalam hal ini yang memiliki kegiatan Ekonomi penting seperti kegiatan Resort di Lagoi.

“Fokus pada riset ini adalah dampak tumpahan minyak pada ekowisata pada perairan Bintan,” ujarnya

Agung menambahkan Jika kita tidak bisa menghindari dampak tersebut, harus meminimalisir akibat dampak tersebut dengan musim tertentu yang kita sudah tau dan sudah kalau di pantai menjadi limbah B3 harus diolah.

“UMRAH dengan FIKP sebenarnya sudah punya teknologi dan saya sebagai penelitinya, kita bisa mengembangkan bakteri yang bisa berdaptasi dengan minyak tadi, dia bahkan menggunakan minyak untuk pertumbuhan dia,” katanya

Memang diakuinya proses ini sangat panjang tapi lebih ramah lingkungan tetapi dari itu semua perlu dukungan dari pemerintah daerah karena ia menyadari bukan tupoksinya.

“Ini penting juga swasta ikut berperan atau Pemerintah daerah mendorong agar investor bisa berkolaborasi dengan kita dengan teknologi yang sudah kita kembangkan,”paparnya

Dengan adanya hasil riset ia menyarankan agar para pemilik kapal taat pada aturan tidak boleh membuang limbah apapun ke Laut.

“Jadi kalau melakukan pelanggaran berarti dia melanggar hukum,” tegasnya

Kemudian saran untuk Pemerintah daerah itu agar dibangun RF (Reception Facilities) atau fasilitas penyimpanan dan penampung limbah dari kapal disetiap pelabuhan sehingga semua limbah itu terukur.

“Di Kepri kita tidak punya itu, harusnya kita punya itu sehingga kapal-kapal yang mau masuk pelabuhan harus mendaftarkan limbahnya,” paparnya

(RUDI PRASTIO)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Kepala BNPB Doni Monardo: Zonasi Risiko Covid-19 Daerah Laksanakan Pilkada Menurun

Jakarta, NetKepri.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyampaikan bahwa ada hal ...