Tanjungpinang (NetKepri) – Keinginan DPRD Provinsi Kepri meminta pemprov menaikkan gaji para guru honorer yang di tuangkan dalam pandangan fraksi saat Ranperda KUA PPAS APBDP 2018 yang lalu, merupakan hal yang lumrah dan semestinya di akomodir oleh pemerintah.
Mengingat dana pendidikan sebesar 20 persen dari besarnya anggaran APBD yang dialokasikan untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di provinsi kepri.
Bicara kualitas pendidikan bukan hanya bicara infrastruktur pendidikan yang bersifat fisik, melainkan juga tenaga pendidik yang terampil dan berkualitas serta fokus terhadap pengembangan sumber daya manusia para siswa. Dan kesejahteraan tenaga pendidik juga menjadi salah satu pendorong agar guru mendedikasikan perannya secara maksimal.
Dr.Hj.Susilawati,S.Ag,M.ed, juga ikut menyampaikan pesan yang sama kepada pemprov kepri agar memperhatikan kesejahteraan para guru honorer.
“Pemprov sebaiknya mengabulkan suara suara rakyat terkait kesejahteraan guru honorer sekolah, kesejahteraan para guru honorer itu penting agar dalam menjalankan perannya para guru honorer tidak lagi berfikir tentang persoalan dapur mereka,” pesan susi, calon legislator dari partai demokrat dapil Kepri untuk DPR RI, Senin (10/9).
Dikatakannya lagi, Kepri saat ini masih kekurangan guru berstatus ASN untuk di daerah perkotaan maupun pesisir sehingga peran guru honorer ini sangat membantu pemerintah.
“Masih banyak sekolah baik diperkotaan maupun pesisir yang kekurangan guru ASN, sehingga sekolah berinisiatif merekrut guru honorer, namun tugas guru honorer yang tidak kalah beratnya dengan para guru ASN juga jangan di abaikan, karena mereka memiliki tanggungjawab yang sama dalam hal mencerdaskan anak didiknya, oleh itu mereka memiliki hal yang sama untuk di sejahterakan,”. tutup susi. (Ky/Red).