NetKepri.com Media Kepulauan Riau
Tanjungpinang (NetKepri) – Badko HMI Riau-Kepri di Caretaker (Pengurus Sementara) pada rapat harian PBHMI karena adanya surat gugatan atas pengurus yang baru terbentuk pada beberapa waktu lalu. Informasi tersebut diperoleh BADKO HMi Riau-Kepri dari Kabid PAO (Pembina Aparatur Organisasi) yang menyampaikan ada 8 Cabang yang menggugat dari Sembilan cabang yang ada di kawasan Badko HMI Riau-Kepri dan hanya satu cabang yang mendukung Musda Badko HMI Riau-Kepri yang di adakan di Batam pada tanggal 28-31 Juli 2018 yang lalu.
Hal tersebut dibantah oleh sekretaris umum HMI Cabang Batam Andriansyah Sinaga.
“ada 4 cabang penuh yakni cabang Pekanbaru, cabang Tanjung Pinang-Bintan, cabang Dumai, cabang Batam dan ini dinyatakan Quorum oleh Peserta Sidang yang mengikuti acara Musda IX yang diadakan di Batam lalu, hanya 3 cabang penuh dan 2 cab persiapan yang tidak hadir karena terkendala beberapa hal”. Ungkap Andri.
Dijelaskannya lagi, ada 9 cabang di bawah Badko HMI Riau-Kepri namun yang memiliki hak penuh dalam Musda hanya ada 7 cabang karena 2 cabang lagi masih berstatus persiapan sehingga tetap dihadirkan namun hanya sebagai peserta peninjau.
“Kegiatan Musda IX Berlangsung sesuai aturan konstitusi HMI dan sesuai intruksi PBHMI yang dilakukan sebelum tanggal 29 Juli sesuai edaran yang dilayangkan PBHMI kesetiap badko se nusantara,
Panitia Musda juga sudah berkoordinasi dengan kami cabang-cabang terutama kami sebagai tuan rumah musda yakni HMI Cabang Batam,”. tegas Andri.
Dirinya menduga tim pengawas Musda Badko ikut andil dalam polemik yang sedang dihadapi Badko HMI Riau-Kepri dengan dugaan adanya keinginan untuk mengambil alih Badko dengan menjadi bagian tim caretaker.
“PAO PBHMI mengambil keputusan mencaretaker Badko HMI Riau-Kepri dengan alasan surat gugatan yang masuk, padahal berkas yang di gugat sendiri itu belum masuk karena masih menunggu konsolidasi tim formatur untuk komposisi struktural. Semestinya PAO PBHMI mengambil sikap objektif dengan mendiskusikan polemik ini bersama kedua pihak sebelum mengambil keputusan mencaretaker karena bisa berdampak buruk pada organisasi khususnya sekawasan Badko Riau-Kepri”. tutupnya. (Red/Ki).
