NetKepri.com Media Kepulauan Riau
Ketua Pemuda Dewan Dakwah (PDD) Banda Aceh, Maulida Ariandy S
Banda Aceh (NetKepri) – Ditengah pro kontra Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang Hukum Acara Jinayat, yang mengatur tempat pelaksanaan uqubat cambuk di Lembaga Pemasyarakatan (LP), ternyata Pemko Banda Aceh tak bergeming dengan Pergub tersebut. Karena Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh tetap melaksanakan uqubat cambuk di Halaman Masjid Lueng Bata, Banda Aceh. Jumat (20/4).
Sebelumnya telah dikeluarkan surat undangan yang ditandatangani oleh Wali Kota Banda Aceh H Aminullah Usman, SE.AK,MM tertanggal 18 April 2018 atau bertepatan dengan 2 Sya’ban 1439 H tentang undangan untuk menghadiri pelaksanaan uqubat cambuk.
Menanggapi hal itu, Ketua Pemuda Dewan Dakwah (PDD) Banda Aceh, Maulida Ariandy S yang merupakan putra Aceh Selatan ini, mendukung penuh Pemko untuk pelaksanaan hukuman cambuk di Banda Aceh.
“Syariat Islam harus ditegakkan, Aceh memiliki kewenangan dalam menjalankannya sebagai mana yang tertera dalam qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dan qanun nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat”. Jelas Maulida.
Menurut Maulida, Hukuman cambuk dapat menimbulkan efek jera sehingga kedepannya sangat kecil kemungkinan dilakukan kembali oleh mereka yang terkena hukuman, juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang sama serta menjauhi perbuatan yang dimurkai allah.
“Hukuman Cambuk akan menjadi efek jera dan pembelajaran bagi masyarakat aceh agar menjauhi kemaksiatan yang dimurkai allah, ini merupakan sebuah pesan dari hukuman tersebut yang semua masyarakat harus memahaminya”.
Menutup pembicaraannya, maulida juga menitipkan harapannya agar Walikota, Dinas Syariat Islam, WH Kota banda aceh, konsisten dalam penegakan syariat islam.
“Pemberantasan kemaksiatan harus dilakukan secara tegas dan rutin laksanakan penggeledahan atau razia di titik – titik yang berpotensi mendatangkan kemaksiatan”. Tutup Maulida. (Red).
