LSM Minta Gubernur Segera Ganti OPD Yang Kinerjanya Buruk

Ketua Lsm Ewako Kepri, Daeng Muhammad Amiruddin

Tanjungpinang (NetKepri) – Pertumbuhan ekonomi provinsi kepulauan riau tahun 2017 lalu berada pada urutan 34 dari 34 provinsi yang ada diindonesia. Catatan tersebut menjadi prestasi buruk bagi provinsi kepri dan mesti disikapi secara serius, karena berkaitan erat dengan angka kesejahteraan masyarakat.

Ketua LSM Ewako Kepri, Daeng Muhammad Amiruddin menyampaikan tanggapannya dalam mensikapi catatan tersebut.

“APBD 2017 lalu, kita sadari ada perbedaan cara pandang antara pemprov dan DPRD sehingga berdampak pada molornya pengesahan APBD yang akhirnya berdampak pada lambatnya eksekusi program dan nihil aktifitas selama beberapa bulan di awal tahun”. Ujar Amir. (17/3).

“Namun ditahun 2018 ini, awalnya kita optimis pemerintah akan membalas lambannya kinerja tahun 2017 dengan tahun 2018 ini, pengesahan APBD dilakukan pada akhir November 2017, dengan asumsi awal januari pemerintah sudah bisa bekerja, tapi ternyata kecolongan lagi, hingga pertengahan februari, aktifitas pemprov terkendala dengan alasan SK kegiatan belum bisa dikeluarkan karena menunggu pelantikan pejabat eselonnya”. Kata Amir.

Melanjutkan pembicaraannya, amir mengatakan, “Informasinya gaji honorer baru dicairkan di pertengahan bulan maret, jadi selama beberapa bulan mereka tidak menerima gaji, apa tidak pernah difikirkan oleh para pejabat itu, sudahlah gaji mereka kecil, pake ditahan selama 2 bulan lagi gajinya”. kesal amir.

Amir juga menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh beberapa oknum di dinas pendidikan provinsi kepri yang informasinya sedang diperiksa oleh inspektorat.

“Informasinya diknas sedang diperiksa inspektorat mengenai persoalan yg terbit di media beberapa waktu lalu”. Cerita Amir.

Setelah berbicara panjang, ketua ewako kepri ini ingin menyampaikan pesannya kepada gubernur kepri agar jangan hanya memiliki OPD yang ABS (Asal Bapak Senang), tapi tidak sesuai dengan realisasinya.

“Jangan hanya menilai dari sebatas laporan, Gubernur juga mesti langsung mengecek sejauh mana laporan OPD itu sesuai dengan yang disampaikan, karena setiap pekerjaan yang dijalankan oleh OPD, Gubernur memiliki tanggungjawab penuh terhadap masyarakat, jadi saran saya ganti segera kepala OPD yang kinerjanya buruk”. Pesan Amir.

“Pertemuan bersama pemuda, mahasiswa dan sejumlah masyarakat akar rumput mesti sering dilakukan untuk mendengar sejauh mana program yang dilaksanakan itu berjalan dan tepat sasaran”. Tutup Amir. (Red).