OTT Kepala Daerah Oleh KPK Bukan Persoalan Mahalnya Biaya Pilkada

Jakarta (Netkepri) – Menteri Dalam negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menolak argumentasi banyaknya kepala daerah yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikarenakan mahalnya biaya yang dikeluarkan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

“Kepala daerah, pastinya sudah paham area rawan korupsi. Namun faktanya, masih saja ada yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT). Artinya, ada yang tidak mau tahu itu”. Ungkap tjahjo. Rabu (14/2).

Dalam keterangannya, Tjahjo menegaskan langkah – langkah untuk meminimalisir tindakan korupsi telah intensif dilakukan, seperti KPK dan Irjen kemendagri melakukan sosialisasi keliling daerah namun masih saja ada yang kena OTT.

Bahkan, tjahjo menjelaskan bahwa presiden pun selalu mengingatkan agar kepala daerah berhati – hati dalam mengelola keuangan negara. hal tersebut kerap disampaikan presiden pada saat sedang mengumpulkan seluruh kepala daerah.

“Di ceramahi hati-hati. Pengarahan di depan seluruh gubernur, bupati, wali kota. Terakhir eh jam empat sore selesai, jam enam sore ketangkep. Ya gimana, enggak bisa disalahkan tapi setidaknya ini menurut saya harus hati-hati. Jual beli jabatan, masalah tender, hati-hati”. Ungkap Tjahjo.

Tjahyo menjelaskan bahwa setiap ada tindakan OTT pada kepala daerah, apabila sudah ada keterangan resmi dari KPK dirinya selalu melapor kepada presiden, dan biasanya ia akan menelpon dulu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

“Saya lapor kepada Pak Mensesneg, setelah ada surat. Itu dasarnya”. Tutup Tjahjo. (Red).

Sumber : setkab.go.id