NetKepri.com Media Kepulauan Riau
Aksi unjuk rasa di depan Kator Gubernur Kepulauan Riau
Tanjungpinang (NetKepri) – Aksi unjuk rasa di depan kantor Pemerintahan Provinsi Kepri dari puluhan masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Kepulauan Riau (Kepri) menuntut pemerintah Provinsi Kepri untuk berlaku adil dalam pembangunan serta tidak menonjolkan ego kedaerahan darimana pejabat tersebut berasal.
Hal itu disampaikan dari sejumlah perwakilan masyarakat yang melakukan orasi terbuka dengan pengawalan ketat satpol PP dan aparat kepolisian di depan Kantor Gubernur Kepri di Dompak, Senin (24/7).
Salah satu pemuda asal Kabupaten Lingga, Suhardi yang melakukan orasi meminta Pemprov Kepri melakukan pemerataan pembangunan di tujuh kabupaten/kota di Kepri, bukan hanya di beberapa daerah yang dianggap pemerintah membutuhkan.
“Kabupaten Lingga juga butuh sentuhan pembangunan dari Pemprov Kepri, jangan hanya di Kabupaten Karimun meski Gubernur Nurdin Basirun berasal dari Karimun, Gubernur milik masyarakat Kepri bukan milik Kabupaten Karimun,” tegas Suhardi.
Ia juga menyampaikan tuntutan kepada Gubernur untuk membatalkan proyek prestisius pembangunan jembatan penghubung antarpulau di Karimun yang akan menelan anggaran hingga Rp370 miliar lebih.
“Kami minta DPRD juga berperan untuk ikut membatalkan proyek tersebut karena itu telah mengkebiri hak-hak masyarakat, masih banyak daerah tertinggal di kabupaten lain selain Karimun, labih baik Pemprov Kepri melunasi hutang rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Lingga,” ujarnya.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut sempat memanas karena massa mendesak untuk bertemu langsung Gubernur Kepri Nurdin Basirun sambil membawakan replika keranda mayat sebagai simbol telah matinya rasa keadilan.
Hal senada juga disampaikan Ketua Gapensi Kepri, Andi Cori Fatahuddin yang ikut berunjuk rasa mengatakan Pemprov Kepri selalu menganggarkan mega proyek tanpa memperhatikan hajat hidup orang banyak serta harus adanya evaluasi kembali seluruh kebijakannya agar merata dirasakan masyarakat.
“Disini kami juga minta Gubernur untuk tidak mengikutkan semua keinginan anggota DPRD Kepri karena banyak muatan kepentingan politik,” ujar Andi.
Beberapa aktivis yang ikut berorasi juga menyuarakan keadilan dan meminta Pemprov Kepri tidak menonjolkan ego kedaerahan, karena selain Gubernur berasal dari Karimun, Sekretaris Daerah dan sejumlah pejabat esselon 2 dan pejabat dibawahnya juga “diboyong” dari Karimun oleh Gubernur.
Selanjutnya, Andi Cori yang beberapa waktu lalu mendafdarkan diri ke Partai Hanura untuk maju menjadi calon Wali Kota Tanjungpinang pada pilkada 2018 tersebut juga mengatakan agar Pemprov Kepri membatalkan reklamasi pantai Teluk Kerirting dan membatalkan jembatan layang yang akan dibangun di pesisir Tanjungpinang.
Anggaran yang dikucurkan ke tujuh kabupaten/kota juga dinilai tidak adil karena lebih banyak peruntukannya untuk Kabupaten Karimun dari daerah lain yang dianggap sangat minim. Setelah massa berorasi, Gubernur Kepri Nurdin Basirun akhirnya menerima perwakilan massa dan menjawab semua tudingan atau masukan yang diberikan masyarakat.
“Terima kasih masukan dari masyarakat Kepri, masukan tersebut akan dipertimbangkan oleh pemerintah Kepri, namun pemerintah Kepri tidak bisa di intervensi oleh siapapun,” tegas Nurdin.
Menurut Gubernur Kepri itu, secara umum pemerataan pembangunan telah dilaksanakan pemerintah Kepri, seperti memberi masyarakat bantuan dan menurut Nurdin pemerintah sedang berusaha membangun program yang berkelanjutan seperti menciptakan lapangan kerja agar masyarakat tidak tergantung pada bantuan. Masalah pembangunan jembatan di Karimun menurut Nurdin separuhnya menggunakan dana APBD Karimun yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mendistribusikan hasil bumi.
Sementara itu kalau pembangunan jalan layang di Tanjungpinang menurut Nurdin untuk memancing investasi yang cukup besar.
“Terkait rencana pembangunan di Teluk Kriting Tanjungpinang, Pemerintah Kepri tidak akan melakukan reklamasi di Teluk Kriting, namun hanya untuk merapikan tanpa mengurangi keasliannya,” jelas Nurdin kepada aktivis yang melakukan unjuk rasa. (Dar)
