Nasional

MK Tolak Wali Kota Kembali Kelola SMA/SMK

Jakarta (NetKepri) – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengelolaan pendidikan menengah (SMA/SMK) ke pemerintah kota/pemerintah kabupaten. Hal itu menguatkan UU Pemda yang mengatur SMA/SMK dikelola Pemprov. Kasus bermula saat Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar menggugat Lampiran UU Nomor 23/2014 tentang Pemda Anka I huruf A Nomor 1 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan. Dalam peraturan itu, kewenangan mengelola pendidikan menengah (SMA/SMK) ...

Read More »

Suara Fraksi Golkar Bulat Pilih Paket A dalam RUU Pemilu

Jakarta (NetKepri) – Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, fraksinya tetap solid menyamakan suara dalam pengambilan keputusan RUU Pemilu. Fraksi partai beringin ini akan memilih opsi paket A. “Fraksi Partai Golkar menghargai capaian yang dihasilkan Pansus, di mana memberikan opsi A, B, C, D, atau E. Itu kerja berat yang lama dari Pansus dan perlu dihargai,” ucap Agus ...

Read More »

Ketua MPR: Pendidikan Berkualitas Dimulai dari Kesejahteraan Guru

BENGKULU (NetKepri) – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menghadiri acara Penganugerahan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Nasional Tahun 2017 di Bengkulu, Jumat (14/7). Acara tersebut juga dihadiri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Muhajir Effendy, Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Forkompimda Provinsi Bengkulu dan sekitar 1.400 peserta guru dan Tenaga Pendidikan PAUD seluruh Indonesia. ...

Read More »

Tak Cuma Telegram, Menkominfo Mau Blokir Semua Media Sosial

BANDUNG (NetKepri) – Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantaramenegaskan bahwa pemerintah tidak segan menutup keberadaan media sosial dan file video sharing. Ini jika mereka masih membiarkan arus informasi berkonten negatif tersebar di Indonesia. Menurut Rudiantara, arus informasi negatif, baik berbau pornografi dan faham – faham radikal, saat ini bertebaran dengan bebas dan mudah dikonsumsi publik. “Berdasarkan statistik kami, dari 2016 ...

Read More »

Dirjen Polpum Pastikan Perppu Bukan untuk Membubarkan Ormas

JAKARTA (NetKepri) – Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Soedarmomembantah kelahiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan. Dikatakan, Perppu tersebut semata untuk menyempurnakan UU Nomor 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). “Jadi bukan untuk membubarkan ormas. Tolong dicatat, perppu ini hanya untuk menyempurnakan UU Ormas yang sudah ada. Enggak ada rencana untuk mencabut-cabut, ...

Read More »