Budi Prasetyo : 8 Daerah Kepulauan Perlu Landasan Atas Kedaulatan Laut

Tanjungpinang (Netkepri.com) – Menelisik pertemuan antara Badan Kerjasama Kepulauan yang di inisiasi Pemprov Kepri mengenai Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Kepulauan yang bertempat di Gedung Daerah Pemprov Kepri mendapat respon dari Ketua Persatuan Pemuda Kepulauan Provinsi Kepri yang sekaligus Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Pengawas Kebijkan Pemerintah Kota Tanjungpinang

Budi Prasetyo dalam pemaparan mengapresiasi dan mendukung langkah Pemprov Kepri dalam melakukan pertemuan tersebut, bagi Budi hal ini perlu di lakukan sebagai pemantik langkah akan segera terbentuknya RUU DKK untuk 8 Provinsi

“Langkah Kongkrit harus segera di lakukan 8 Provinsi yang berbasis kepulauan karena ini menyangkut kewenangan anggaran, yuridiksi dan wewenang dalam proporsi wilayah kedaulatan daerah yang berbasis Kepulauan” ucap Budi

Bahkan demi kesuatu daerah dalam provinsi telah terjadi kesulitan dalam pemenuhan kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik berkualitas bahkan menurut Budi persoalan utama yang di hadapai adalah mengenai pelayanan Publik yang membutuhkan akses yang rumit dan biaya yang mahal

“Persoalan utama yang dihadapi yakni jangkauan pelayanan publik yang demikian luas dan berat, yang tersebar pada sejumlah pulau, namun tidak mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah (pusat), Padahal menurut Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 secara implisit memuat substansi pengakuan negara tentang kekhususan pengaturan terhadap daerah-daerah kepulauan. Sebagai negara kesatuan dengan karakteristik kepulauan, Indonesia menganut asas desentralisasi, dimana kepala daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”ungkap Budi

Bahkan menurut Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad mengatakan perlu keseriusan dari berbagai kepala daerah untuk menyikapi Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan. Sebab, beberapa kali RUU Daerah Kepulauan masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) namun tak kunjung disahkan oleh DPR RI.

“Beberapa Kepala daerah yang ikut memperjuangkan RUU Daerah Kepulauan harus kita kumpulkan bersama, ini untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya yang akan kita lakukan kedepan,” ujar Gubernur Ansar saat menerima kunjungan Tim Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (27/12).

Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan saat ini diketuai oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sulawesi Tenggara diwakili oleh Kepala Biro Pemerintah Sekretariat Daerah Sultra, Abdillah Zuchri.

Sementara Gubernur Ansar dalam pertemuan tersebut didampingi Asisten I Setda Kepri, Juramadi Esram, dan Kepala Biro Pemerintahan Setda Kepri, Darwin. Gubernur melanjutkan jika beberapa provinsi yang memperjuangkan RUU Daerah Kepulauan ini harus menguatkan studi referensi tentang kepentingan akan RUU Daerah Kepulauan.

“Kita bisa mulai mengidentifikasi berbagai kepentingan nasional dan program strategis nasional di daerah kepulauan sebagai alat tawar kita kepada pemerintah pusat,” ujar Gubernur.

Beberapa provinsi yang disebutkan tergabung dalam Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan adalah Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2021 nomor urut 32, tetapi masih belum rampung dibahas dan disahkan oleh DPR RI. Padahal RUU Daerah Kepulauan dapat menyelesaikan kepentingan dan permasalahan daerah kepulauan dalam rangka mengejar ketertinggalan pembangunan, teknologi, dan sumber daya manusia.

Terakhir dari Gubernur Ansar, dorongan dari pemerintah pusat untuk mendesak DPR RI merampungkan RUU Daerah Kepulauan sangat dibutuhkan.

“Keinginan kita untuk RUU Daerah Kepulauan ini hal yang wajar, karena membangun daerah kepulauan itu sangat banyak tantangannya dan butuh dukungan penuh dari negara,” pungkasnya.(Red).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Program Gerbang Kampung di Bintan, Rp 30 Juta Per RW

Tanjungpinang, NetKepri – Pemerintah Kabupaten Bintan beberapa waktu lalu telah meluncurkan program Gerbang Kampung (Gerakan ...