Zamzami Nilai Hambatan Komunikasi Penyebab Digunakannya Hak Angket DPRD Tanjungpinang

Tanjungpinang, Netkepri – Pengamat Politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik atau Stisipol Raja Haji, Zamzami A Karim mengatakan terkait Hak Angket Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang digulirkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada Walikota Tanjungpinang merupakan persoalan untuk mengetahui dana Publik secara transparan.

“Persoalannya adalah Hak DPRD untuk mengetahui dana publik ini karena itu belum dijawab secara memuaskan maka DPRD perlu juga untuk mengetahui,” Ujarnya kepada Media ini.

Dikatakannya, Hak Angket merupakan salah satu hak istimewa DPRD sesuai dengan mekanisme dan aturan yang merupakan lanjutan dari Hak Interpelasi.

“Yang kita dengar Hak Interpelasi sudah dilakukan dua kali, Kemudian selanjutnya yang belum terjawab itu adalah kenapa walikota juga mendapatkan TPP,” Katanya.

Menurutnya, DPRD dibenarkan untuk mengetahui dalam pengelolaan penggunaan dana Publik atau yang tercantum didalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara transparan.

“APBD atau APBN itu semua dana publik yang harus diketahui dan digunakan secara transparan,” Ungkapnya.

Padahal, menurutnya, Hak Interpelasi DPRD Terkait TPP tersebut tidak akan sampai ke tahap Angket karena masih bisa memberikan tanggapan atau jawaban sejauh dibangun komunikasi yang baik.

“Dan sayangnya respon dari walikota itu nampaknya semakin menegaskan hubungan yang tidak serasi antara Pemko dan DPRD dan ini akhirnya menimbulkan semacam kemarahan DPRD terhadap sikap walikota,” Tuturnya.(Rud).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Budi Prasetyo : 8 Daerah Kepulauan Perlu Landasan Atas Kedaulatan Laut

Tanjungpinang (Netkepri.com) – Menelisik pertemuan antara Badan Kerjasama Kepulauan yang di inisiasi Pemprov Kepri mengenai ...