Hak Angket TPP, Ketua DPRD Tanjungpinang Sebut Sudah Sesuai Aturan

Tanjungpinang, Netkepri – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang mengajukan Hak Angket yang merupakan lanjutan dari Interpelasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Dalam hal ini, Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni mengatakan yang dilakukan pihaknya terkait hal angket sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.

“Artinya sekarang DPRD sudah berjalan diatas rel aturan, “ujarnya saat diwawancarai di Kediaman rumahnya, Selasa (02/11).

Weni menegaskan dalam ini DPRD Kota Tanjungpinang tidak atau bukan memakzulkan tetapi ini Hak Angket tersebut adalah lanjutan dari Hak interpelasi yang pernah dilakukan terkait TPP, namun Pemerintahan Kota Tanjungpinang tak kunjung menjawab sampai hingga saat ini.

“Hampir lebih kurang setahun, Walikota di panggil kembali untuk menjawab interpelasi, jadi ada bahasanya pada waktu itu dilimpahkan kepada Sekda untuk menjawab dan Sekda menjawab kami akan menjawab secara tulisan kepada DPRD, namun ditunggu sekian bulan sampailah mau sudah dekat setahun ini itu tidak ada,” jelasnya.

Bahkan, DPRD sudah melayangkan beberapa kali surat tidak dibalas oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang sehingga ada masuk yang melaporkan Walikota ke Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.

“Tentunya jadi pertanyaan, apa rekomendasi DPRD tentang interpelasi TPP, belum ada karena belum ada jawaban yang tepat dari Walikota, tentu kita panggil kembali untuk beliau menyelesaikan ini sehingga rekomendasi itu kapan waktu dibutuhkan, kita bisa hanya berikan rekomendasi, bukan kata gantung terkait Interpelasi TPP,” katanya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Dicky Novalino menyampaikan yang menjadi persoalan ialah apa yang menjadi dasar tentang Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2019 tersebut.

“Itu yang ingin dipertanyakan dalam hak interpelasi, ada pertanyaan-pertanyaan anggota DPRD yang disampaikan kepada Walikota tetapi Walikota melemparkan pertanyaan itu ke Sekda bahwa sekda akan menjawab akan dijawab pada kesempatan lainnya, kemudian pada tanggal 29 Oktober 2021 kita mempertanyakan kembali apa jawaban pemerintahan Kota Tanjungpinang terkait TPP tersebut, tetapi Walikota tidak hadir, ” katanya.(Rud).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Budi Prasetyo : 8 Daerah Kepulauan Perlu Landasan Atas Kedaulatan Laut

Tanjungpinang (Netkepri.com) – Menelisik pertemuan antara Badan Kerjasama Kepulauan yang di inisiasi Pemprov Kepri mengenai ...