Terkait Kapal Perang Asing Masuk Wilayah Perairan Natuna, Ini Kata Pemprov Kepri

Tanjungpinang, NetKepri – Terkait adanya Informasi Kapal Perang Asing memasuki wilayah Perairan Natuna Utara Natuna Utara yang membuat Nelayan menjadi takut melaut.

Dalam hal ini, Asisten II Pemerintah Provinsi Kepulauan, Syamsul Bahrum mengatakan Pemerintah Provinsi belum bisa mengambil sikap dan yang paling penting persoalan keamanan.

“Tetapi tetap juga Bupati Natuna tentu tetap harus mengawasi daerahnya masing-masing, kalau soal diplomasi ini wewenang pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi ini yang paling penting kawasan terjaga dengan baik dan tentunya Pak Gubernur akan memberikan dukungan penuh terhadap pertahanan Negera,” ujarnya saat diwawancarai Media ini, Kamis (23/09).

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Tengku Said Arif Fadillah mengungkapkan terkait dengan hal tersebut harus dijaga bersama Negera Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kami selaku daerah tentu melaporkan setiap saat kejadian itu karena itu sudah diatas ratusan mil,” katanya.

Dikatakan Arif, Pemerintah Pusat sudah menurunkan semua Tim untuk kedaulatan negara dan diakuinya kondisi Luas wilayah Laut cukup luas sehingga Nelayan yang melaut bisa dibantu dengan aparat keamanan Republik Indonesia.

“Tapi Pemerintah pasti punya kebijakan sendiri dan harapan kita masyarakat atau nelayan kita bisa beraktivitas dengan tenang, bisa bekerja dengan baik dan harapan kita juga nelayan kita dibantu dengan aparat keamanan,” tuturnya.

Berita Sebelumnya, Terkait isu yang berkembang bahwa adanya ribuan Kapal Perang asing di Laut Natuna Utara dan dari hal tersebut Nelayan menjadi ketakutan melaut.

Dari hal tersebut, Ketua Persatuan Nelayan Budidaya dan Konservasi Perairan Indonesia, Eko Cahyono mengatakan ini yang sangat di khawatirkan jika terus di biarkan maka nelayan kita akan menjadi korban jika kurangnya pengawasan dari pihak yang memiliki kewenangan.

“Pihak yang memiliki kewenangan dalam menjaga dan melindungi Masyarakat kita khususnya Nelayan di Laut Natuna kepulauan Riau,” ujarnya saat dihubungi Media ini, Rabu (22/09).

Dikatakan Eko, sudah jelas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dalam Undang – Undang No 5 Tahun 1983 yang sejak lama Pemerintah Republik Indonesia merasakan pentingnya arti zona ekonomi eksklusif untuk mendukung perwujudan Wawasan Nusantara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Bangsa Indonesia.

“Dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam baik hayati maupun non hayati yang terdapat di zona ekonomi eksklusifnya,” jelasnya.

Menurutnya, hal ini tidak boleh dibiarkan akibatnya Kehadiran kapal perang tersebut membuat nelayan lokal di sekitar Perairan Natuna takut melaut.

“Ini bentuk kejahatan kepada bangsa Indonesia, untuk itu jangan membiarkan atau volume kapal ikan asing masuk tetapi kita tidak mengembangkan kemampuan kapasitas penangkapan ikan yang ada di Indonesia,” tuturnya.(Rud).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Pengangguran Tinggi, Iwan Kusmawan Sarankan Gandeng Semua Stakeholder Untuk Bangkitkan Ekonomi

Tanjungpinang, Netkepri – Tingginya angka pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau, diakui Iwan Kusmawan selaku Politisi ...