Pemprov Diminta Perbaiki Kinerja Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Tanjungpinang, NetKepri – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau menggelar Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020.

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Dewi Kumalasari, Rabu (09/06).

“Sebagaimana kita ketahui pada Paripurna yang lalu (07/06) Gubernur telah menyerahkan Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 terhadap pimpinan DPRD, maka sesuai ketentuan kita akan mendengarkan pemandangan umum fraksi,” ucapnya.

Selanjutnya, Juru bicara Fraksi PDIP DPRD Provinsi Kepri, Lis Darmansyah menyampaikan Pertanggungjawaban ini yang disampaikan bukan hanya formalitas untuk memenuhi amanat peraturan.

“Akan tetapi menjadi bahan evaluasi bersama khususnya kepada pemerintah Provinsi Kepri untuk melakukan perbaikan kedepannya khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah baik dalam perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaan,” ucapnya.

Kemudian Juru Bicara Fraksi Golkar, Kamaruddin Ali menyampaikan meminta penjelasan Gubernur Kepulauan Riau terkait realisasi pendapatan retribusi daerah dan pendapatan pengelolaan kekayaan daerah.

Selain itu, Juru bicara Fraksi PKS M. Syahid Ridho mengungkapkan predikat dari BPK RI Wajar Tanpa Pengecualian yang diterima Pemprov Kepri dapat dirasakan kebermanfaatan oleh masyarakat.

“Keberhasilan ini diharapkan dapat terus dipertahankan dalam kualitas serta manajemen keuangan perlu ditingkatkan dan diperbaiki,” katanya.

Juru bicara Fraksi Nasdem Bobby Jayanto menerima dengan baik dan menyetujui apabila tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020 segera ditindaklanjuti untuk dibahas dalam rapat selanjutnya.

Fraksi Gerindra, Ririn warsiti menjelaskan dalam pemandangan, pemerintah harus melakukan penguatan reformasi kebijakan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Ditempat yang sama, juru bicara Fraksi Demokrat Surya Sardi mengutarakan bahwa pemerintah Provinsi Kepri masih ada yang perlu di evaluasi dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembangunan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. (Rud).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

PPDB dan Rencana Tatap Muka Ini Kata Plt.Kadisdik Kota Tanjungpinang

Tanjungpinang, NetKepri – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2021 bagi calon pelajar SD hingga ...