Anggota DPRD Kepri Beri Tanggapan Terkait Informasi 8 Bulan Insentif Nakes Belum Dibayarkan

Tanjungpinang, NetKepri – Beredar informasi para Tenaga Kesehatan (Nakes) yang Insentifnya belum dibayarkan selama 8 bulan.

Hal ini diketahui melalui karangan Bunga yang bertuliskan “Yth Pejabat Kepri, Kewajiban Sudah Kami Tunaikan Mohon Hak Kami Segera dibayarkan, Nakes Covid RSUD RAT Yang Rindu Insentif (8 bulan)

Menindaklanjuti hal tersebut, Media Netkepri mencoba menghubungi Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ririn Warsiti untuk dimintai tanggapan mengenai kejadian tersebut.

Dalam penjelasannya, Ririn mengatakan bahwa sebelumnya insentif tenaga kesehatan ini dulu masuk pada anggaran APBN namun terjadi perubahan dan saat ini dibebankan pada APBD.

“Sementara tidak diatur sebelumnya dan tidak dianggarkan,” ujarnya kepada media ini melalui pesan WhatsApp, Rabu (16/06).

Ririn menjelaskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang pembayaran insentif nakes dari Apbd baru keluar di Feb 2021.

“Sebelumnya insentif ini (2020) dibayar melalui BOK APBN. Karena aturan ini masuk di tengah tahun berjalan APBD dan dengan Migrasi sistem keuangan yang baru, memang butuh waktu utk proses administrasinya,”jelasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kepri, Taba Iskandar mengungkapkan kalau memang betul adanya, ia meminta daerah segera menuntaskan apa persoalan sebenarnya.

“Apa menyangkut keuangan yang tidak ada atau apa,” katanya saat dihubungi media ini melalui telepon selulernya, Rabu (16/06)

Lebih lanjut, bahwa mereka menyampaikan aspirasi dalam berbagai bentuk dan wujud, menurutnya itu boleh saja selagi masih tidak melanggar aturan ketertiban masyarakat.

“Dan dalam hal ini DPRD Komisi IV dapat memanggil Kepala Dinas Kesehatan sama Dirut RSUD RAT,” tuturnya. (Rud).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Target Herd Imunity, Pemko Tanjungpinang Fokus Selesaikan Vaksin Dosis 2

Tanjungpinang, NetKepri – Saat ini Program Vaksinasi sedang digesa oleh Pemerintah untuk membentuk kekebalan kelompok ...