Plt Gubernur Kepri Minta PLN Jangan Timbulkan Keresahan Ditengah Masyarakat

Tanjungpinang,NetKepri.com  –  Plt. Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto meminta langsung kepada manajer UP3 PLN Tanjungpinang Suharno untuk tidak melakukan pemutusan aliran listrik pelanggannya yang nunggak selama masa pandemi Covid-19 ini.  Selain itu Isdianto juga meminta keringanan lainnya seperti kebijakan membayar dengan cara nyicil bagi yang tagihannya terlaku besar.

Adapun yang terpenting, Isdianto meminta agar pihak PLN lebih transparan dalam menghitung tagihan para pelanggannya. Sehingga tidak sampai menimbulkan keresahan ditengah masyarakat yang ditakutkan memancing masyarakat bertindak kurang percaya dan anarkis nantinya.

“Saya amati beberapa hari ini beritanya tentang PLN terus. Dan semuanya aduan masyarakat tentang tagihan yang membengkak. Coba jelaskan kepada masyarakat, apakah itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak,” kata Isdianto saat menerima audiensi pihak PLN, Rabu (10/6) di ruang kerjannya, Dompak, Tanjungpinang.

Mendengar alasan pihak PLN yang mengatakan jika kenaikan tagihan merupakan perintah dari pusat, Isdianto menegaskan jika alasanya kurang bisa diterima karena belum pernah ada sosialisasi dan sebagainya. Oleh sebab itu Isdianto meminta agar pihak PLN juga segera melakukan sosialisasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

Selanjutnya dengan tegas meminta agar kenaikan tagihan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh PLN terhadap pelanggannya, termasuk menyangkut rumah kosong yang tetap ditagih pembayaran agar dikembalikan kepada masyarakat.

“Saya minta, jika ada rumah kosong dan tetap tertagih agar dikembalikan. Kemudian harapan saya dimasa covid ini, walaupun masyarakat telat membayar, tidak ada pemutusan oleh PLN. Kalaupun ada yang tagihannya terlalu besar supaya bisa dicicil. Intinya marilah kita jaga kondusifitas daerah kita ini, berikan pelayanan yang baik dan jangan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat,” ujar Isdianto.

Mendengar arahan Plt. Gubernur ini, manajer UP3 PLN Tanjungpinang yang didampingi beberapa stafnya mengangguk menyetujuinya. Suharno juga mengaku sedang bersiap untuk melakukan sosialisasi seluas-luasnya terkait kenaikan tagihan rekening listrik bagi pelanggannya. Dan sudah membuka posko pengaduan untuk hal ini.

“Langkah kami selanjutnya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat pak. Dan kita juga sudah membuka posko pengaduan saat ini,” kata Suharno.

Sebelumnya juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Manajemen PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tanjungpinang terkait kenaikan lonjakan tarif Listrik.Selasa (9/6/2020) di Ruang rapat DPRD Provinsi Kepri lantai 3.

Dalam hal Anggota DPRD Provinsi Kepri Lis Darmansyah mengatakan Berdasarkan Penjelasan dan data dari PLN UP3 Tanjungpinang terkait salah satu penyebab Kenaikan Tarif listrik di Kota Tanjungpinang karena tidak sebandingnya sumber daya pencatatan dari PLN dengan Jumlah Pelanggan.

“Maka di rekomendasi untuk memperbaiki sistem pencatatan yang di miliki oleh PLN Tersebut, memberikan Penalty terhadap vendor yang Bekerja sama dengan PLN, merekomendasikan untuk membuat posko pengaduan untuk menampung pengaduan masyarakat di setiap Kecamatan,”ucapnya

Ia meminta kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) laporan awal serta agar menindaklanjuti sebagai bentuk penyelidikan terhadap indikasi kecurangan tarif listrik kepada masyarakat guna akan di tindak lanjuti oleh PPNS.

“Diharapkan laporan secara priodik atau seminggu sekali terhadap perkembangan atas dugaan Kesalahan, Rekomendasi kami berikan kepada PLN sehingga kedepannya kita minta jika masih terjadi lagi langsung kita tidak akan bayar, kita akan bayar sesuai surat atau tidak ada lagi tagihan susulan, “katanya

Ditambahkannya, permasalahan seperti ini bukan hanya pada saat Covid-19 ini saja tetapi sudah sangat lama dan banyak permasalahan PLN yang harus di benahi.

“Kita juga minta tidak ada lagi Pemutusan Listrik apabila terjadi keterlambatan serta memberikan Toleransi kepada Pelanggan dan sudah di sanggupi oleh PLN, Sekarang Kami minta kepada PLN untuk keterbukaan terhadap Publik,”tuturnya

Sementara itu Manager PLN UP3 Tanjungpinang Suharno menyampaikan permohonan maaf atas kelonjakan ini sehingga mengakibatkan ketidaknyamanan yang terjadi kepada pelanggan atau masyarakat.

“Yang jelas kebijakan yang di lakukan bukan hanya kebijakan sepihak dari PLN Tanjungpinang tapi ini ada dasar – dasarnya dari pusat, saat ini langkah – langkah yang kami lakukan adalah akan membuat posko pengaduan di tiap ULP,”ujarnya

Lanjutnya, jika masyarakat tidak bisa datang ke kantor, layanan Whatsapp centre untuk warga yang ada kendala ataupun bermasalah, terjadinya lonjakan ini karena volume pemakaian masyarakat yang meningkat.

“Kedepannya kami akan giat lagi untuk sosialisasi kepada masyarakat agar masalah ini tidak terjadi lagi, “paparnya

(Hms/RUDI PRASTIO)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Masa Pendaftaran, Bapaslon Gubernur Dan Wakil Harus Tunjukan Hasil Swab Test

Tanjungpinang, NetKepri.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau Priyo Handoko menyebutkan Sesuai ...