Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Meningkat, DP3AP2KB Provinsi Kepri Upayakan Pelayanan Hak Korban Terpenuhi

Tanjungpinang,NetKepri.com – Kepala Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kepulauan Riau Misnih mengatakan sampai tahun 2019 kasus kekerasan perempuan dan anak cenderung meningkat.

“Kenapa karena sejatinya berdasarkan hasil survei dari tiga perempuan itu satu korban kekerasan dan untuk anak lebih parah lagi itu dari tiga anak dua korban kekerasan, ” Ucapnya saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (10/03/2020)

Untuk diketahui sepanjang tahun 2019 Kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 312 dan kasus kekerasan kepada anak 240

“Dan 2018 ada 294 kasus kekerasan pada perempuan dan 227 kasus kekerasan pada anak, ” Terangnya

Misnih menyampaikan apa yang terjadi saat ini di Provinsi Kepri itu juga dialami daerah-daerah lain dengan jumlah kasus yang meningkat.

“Ada dua sisi yang kita lihat kenapa kasus cenderung meningkat karena masyarakat berani melapor, dia tau akan hak-haknya, sosialisasi kita berarti berhasil, “ujarnya

Dengan meningkatnya ini, dikatakan Misnih, jadi masyarakat tidak menganggap urusan kekerasan menjadi urusan dirumah yang masyarakat tidak boleh tau.

“Masyarakat sudah mulai paham akan perlindungan terhadap dirinya dan kemana dia akan mengadu dia juga sudah tau, itulah kenapa angka ini meningkat, ” Jelasnya

Lebih lanjut, sasarannya adalah korban ini mendapat penanganan secara tepat seperti mengalami gangguan kesehatan akan diberikan pelayanan kesehatan.

“Kalau dia mengalami gangguan psikologis tentu mendapat pendampingan dari psikolog, jika memang memerlukan rumah aman kita selter” Ungkapnya

Ia menambahkan di 7 Kabupaten Kota di Kepri Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (P2TP2A) adalah satu unit layanan dibawah Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak yang bertugas untuk memberikan layanan kepada korban kekerasan perempuan dan anak.

“Dan integrasinya juga ada disana, jika korban memerlukan pelayanan kesehatan kita akan berkoordinasi dengan pihak kesehatan, kita akan periksa kesehatannya, “katanya

Kemudian, jika memang memerlukan bantuan hukum pihaknya juga menyediakan tenaga advokat yang intinya berupaya untuk hak para korban terpenuhi.

“Kalau ada korbankan ada pelaku, pelaku ditangani oleh aparat penegak hukum, kalau korban ditangani oleh kita pemerintah daerah, ”paparnya

(RUDI PRASTIO)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Kejati Dan DJBC Khusus Kepri Gelar Pemusnahan Ammonium Nitrate 532,9 Ton

Karimun, NetKepri.com – Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau bersama Kanwil DJBC Khusus Kepri melaksanakan agenda pemusnahan ...