Raker Seluruh Kades Di Kepri, Kemendagri Minta Pemanfaatan Dana Desa Diutamakan Pola Program Padat Karya

Tanjungpinang,NetKepri.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan pemanfaatan Dana Desa dimulai pada awal tahun dan diutamakan melalui pola program padat karya dengan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin di Desa.

Hal ini dikatakan oleh Sekertaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Suhajar Diantoro dalam Rapat kerja percepatan penyaluran dan pemanfaatan dana desa dalam menopang ketahanan sosial ekonomi masyarakat tahun 2020 di Hotel Aston Tanjungpinang, Selasa (25/02/2020)

 

Suhajar menyampaikan penggunaan Dana Desa diarahkan untuk menggerakkan sektor produktif ditingkat Desa. Mulai dari pengolahan pascapanen, industri kecil, budidaya perikanan, desa wisata, dan industrialisasi pedesaan yang
mampu menjadi pengungkit ekonomi Desa.

“Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa harus dengan manajemen yang baik diikuti oleh pendampingan lapangan yang memadai, sehingga
tata kelola Dana Desa semakin partisipatif, transparan dan akuntabel,”ucapnya

Ia menambahkan dalam untuk mendukung percepatan penyaluran Dana Desa tersebut, meminta kepada Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat didaerah untuk mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Desadalam pengelolaan Dana Desa.

Kemudian segera menyiapkan dan memantau persyaratan yang dibutuhkan untuk pencairan Tahap Pertama, yaitu Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pengalokasian dan Rincian Dana
Desa perdesa, Surat Kuasa Pemindah bukuan dan Peraturan Desa tentang APBDesa.

“Perlu diingat bahwa penyaluran Tahap I sebesar 40 persen disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling
lambat bulan Juni,”papar Mendagri dalam sambutan yang dibacakan Suhajar Diantoro

Menyiapkan sumberdaya manusia dan prasarana pendukung lain, untuk melakukan verifikasi dokumen penyaluran.

Pemantapan pembinaan dan
pengawasan ke Desa dengan memperkuat peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau APIP
Kabupaten/Kota dalam pengawasan pengelolaan keuangan Desa.

Dengan peningkatan anggaran
Dana Desa ini, ada kecenderungan potensi penyalahgunaan juga semakin besar. Maka oleh sebab itu harus ada mekanisme pengawasan yang lebih tepat.

(RUDI PRASTIO)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wabah Covid – 19, Kemanusiaan Lebih Diutamakan

Tanjungpinang (Net Kepri) – Wakil Ketua Ikatan Mahasiswa Kabupaten Lingga (IMKL) Alfi rian saputra mengatakan ...