Izin Expor Dan Impor Dinilai Bermasalah, Kepala Dinas Disperindagko Bintan Malah Bungkam

Tanjungpinang (NETKepri.com) – Permasalahan yang saat ini terjadi di Perusahaan Mangrove Industrial Park Indonesia (PT MIPI) mengenai perizinan Impor Dan Expor yang dinilai cacat administrasi dan melanggar aturan

Dalam informasi yang di dapatkan pihak wartawan di lapangan dengan data yang ada, menurut informasi dari berbagai sumber menyatakan bahwa izin tersebut merupakan ilegal yang di legalkan

“Barang itu ilegal yang di legalkan oleh kepala dinas Diperindagko Kabupaten Bintan”ungkap salah seorang masyarakat Bintan yang mengetahui hal ini pada hari Jumat 31 Januari 2020

Bahkan dari berbagai media didapatkan bahwasanya PT MIPI juga tidak memiliki izin dalam menjalankan aktivitas perusahaan di daerah Galang batang yang di nilai menyalahi aturan Karena berada dalam kawasan konservasi sehingga hal ini menjadi Ilegal

Dari informasi yang di dapatkan sebenarnya izin Expor Impor MIPI bermasalah, dari catatan kami pelabuhan yang bisa di lewati untuk Impor di Indonesia hanya ada 5 saja namun Bintan ini kok bisa di pakai izin impor, siapa yang mengeluarkan, dan mengapa ini di berikan izin

“Izin impor dan expor di Indonesia ini hanya bisa di lakukan lewat 5 pelabuhan saja, yaitu pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, pelabuhan Tanjung emas Semarang, pelabuhan Belawan Medan, pelabuhan Tanjung perak Surabaya dan terakhir pelabuhan Soekarno Hatta di Makassar”ungkapnya

Di Ketahui PT MIPI sudah melakukan expor sebanyak 13 kali dengan jumlah puluhan kontainer yang belum lama ini beroperasi di Kabupaten Bintan lewat pelabuhan sungai kolak kijang yang di hadiri oleh wakil bupati Bintan Dalmasri Syam dan sejumlah pejabat Pemkab lainnya dalam peresmian pada tanggal 9 September 2019

Di ketahui perusahaan MIPI melakukan kegiatan expor dan Impor barang kayu olahan menjadi furniture layak pakai di luar negeri seperti yang di beritakan di beberapa media, impor itu di dapatkan dari Negeri tirai bambu sementara Expor nya ke negeri Paman Sam Amerika serikat

Menurut keterangan Humas PT MIPI Edi Cindai menjelaskan bahwasanya mereka telah mendapatkan izin namun, hanya izin Tanda Daftar Gudang (TDG) 4 Ruko yang berada di jalan Nusantara

“Setau saya sampai bangunan kebelakang. Gudang perusahaan memang di bangunan belakang itu, kegiatan kita memang bangunan di belakang. Seperti pengemasan petikemas, dan aktifitas lainnya,” ungkapnya.

Namun pada kenyataannya di belakang ruko tersebut ada gudang yang cukup besar dan ini sudah menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan izin yang di berikan dari dinas PTSP

Izin yang di berikan hanya 4 ruko saja yang berada di jalan Nusantara kampung Budi mulia, namun kenyataannya ada gudang besar yang tidak memiliki IMB

Menurut keterangan Apri sujadi selaku Bupati Bintan menyatakan bahwasanya pihak perusahaan harus mentaati aturan dan bahkan tidak boleh melanggarnya

“Harus di taati dan tidak boleh di langgar, tapi kita tetap open kepada investasi, bukan menghakimi namun Harus ada solusi”Ungkapnya di kutip dari berbagai media

Untuk mengetahui informasi ini lebih lanjut, wartawan Net Kepri coba menghubungi Dian Nusa selaku Kepala dinas Perdagangan industri dan Koperasi Kabupaten Bintan yang juga pemberi izin impor maupun expor Barang PT MIPI

Untuk menelusuri permasalahan ini lebih jauh wartawan mencoba menghubungi kepala dinas perindustrian, perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Bintan namun nomor wartawan malah di blokir dan tidak di gubris serta  tanpa ada kejelasan informasi sedikitpun (Bud)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Apel Khusus, Komanadan Lanudal Tanjungpinang: Bersosial Media Lebih Bijaksana Mematuhi Setiap Aturan

Tanjungpinang, NetKepri.com – Ketertarikan warga masyarakat Indonesia terhadap layanan media sosial tergolong cukup tinggi. Hal ...