Akui Kebenaran Surat Pernyataan yang beredar dan SK Pengurus Golkar Yang Belum di Terbitkan


Netkepri, Tanjungpinang – Beredarnya Surat Pernyataan Kesediaan Rahma Menjadi Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Tanjungpinang Tertanggal 21 Januari 2020 itu adalah benar.

Hal tersebut disampaikan Agung Wira Dharma, praktisi hukum yang juga merupakan suami dari Rahma, wakil walikota Tanjungpinang.

Agung mengatakan surat pernyataan tersebut telah di tandatangani, namun Surat Keputusan (SK) Pengurus belum di terbitkan, dan artinya posisi Rahma selaku Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Tanjungpinang belum memiliki legalitas, dan hal tersebut yang melatarbelakangi kepindahannya.

Diceritakannya, Rahma beberapa kali melakukan pertemuan dan komunikasi bersama Ketua DPD I dan II Partai Golkar terkait SK, namun lebih dari 30 hari SK tersebut tidak kunjung terbit.

“Rahma sepertinya di gantung tak bertali, di minta membuat Surat Pernyataan Kesediaan tetapi tidak disertai dengan SK sebagai legitimasi yang kuat,” ungkapnya.

Dijelaskannya, bahwa langkah Rahma bergabung ke Partai Nasdem bukan berarti tidak menghormati Partai Golkar, bahkan dirinya dan Rahma juga menyampaikan tidak akan melupakan jasa Partai Golkar yang telah mengantarkan Rahma sebagai Wakil Walikota.

“Keputusan meninggalkan Partai Golkar dan bergabung dengan Partai NasDem dibuat bukan karena tidak menghormati upaya Golkar yang sudah mengantarkan dirinya sebagai Wakil Walikota, Terang Agung.

Ditambahkannya, Dirinya menyesalkan SK tersebut seakan di gantung, padahal Rahma merupakan seorang Wakil Walikota yang kiprah politiknya masih panjang.

“Surat pernyataan kesediaan menjadi pengurus menunjukkan itikad baik Rahma untuk ikut membesarkan partai, tapi keinginan tersebut semestinya harus di legalkan melalui surat keputusan partai,” harapnya.

Menurut Agung,  gencarnya pemberitaan terkait kepindahan Rahma ke Partai Nasdem merupakan penggiringan opini yang menurutnya sengaja diarahkan kelompok tertentu untuk menjegal kiprah Politik Istrinya.

“Kejadian serupa barangkali sering berlaku dimasyarakat, misal, seseorang yang ingin melamar PNS di suruh membuat surat Pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja, lantas apakah orang itu sudah bisa dikatakan sebagai PNS berdasarkan Surat Kesediaan itu, sebelum SK pengangkatan dirinya sebagai PNS di terbitkan Badan Kepegawaian Nasional atau sejenisnya.

Nah, seseorang bisa dikatakan sebagai Pejabat atau yang menjabat pada sebuah organisasi tidak terlepas dari yang namanya Surat Keputusan(SK) pengangkatan,” tutupnya. (Mat).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Kepala BNPB Doni Monardo: Zonasi Risiko Covid-19 Daerah Laksanakan Pilkada Menurun

Jakarta, NetKepri.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyampaikan bahwa ada hal ...