Sosiolog, Pemilik Modal Tidak Kawin Kepentingan Dengan Pengambil Keputusan

Tanjungpinang, Net Kepri.Com – Struktur masyarakat dapat diperkuat dengan peraturan, relasi kuasa oknum oknum yang dijadikan perisai kepentingan menimbulkan kawin kepentingan antara si pemilik modal dengan pelaku usaha.

Kita berharap moralitas penyelenggara pemerintahan dapat menjaga masyarakat untuk tidak tercemar dari praktek praktek seperti ini. Perubahan apa yang akan dicapai dengan peraturan yang melarang, namun pada kenyataannya fakta dilapangan bertolak belakang dengan ketetapan peraturan.

Bagaimana penegakan hukum dapat dilakukan bila moralitas pengambil keputusan sudah tercemar, lebih populer disebut dengan quo vadis

Wakil Sekretaris Umum Kahmi di Tanjungpinang menyikapi rencana relaksasi kegiatan pertambangan yang cenderung dapat merusak lingkungan dan merugikan masyarakat, Senin (13/1/2020)

Suyito S.sos.M.si mahasiswa doktoral Unisza Malaysia ini mengatakan, Pemerintah adalah sentral produksi peraturan tetapi jejak kepentingan seseorang dan orang tertentu
terlihat jelas melegitimasi sebuah konsep permohonan yang belum jelas kebenarannya.

Ia mengatakan, melihat rencana kegiatan pertambangan yang akan dilaksanakan di beberapa wilayah meragukan, terutama keseriusan pelaku usaha menyediakan sarana dan prasana penunjang usaha pertambangan.

Mari kita lihat bersama bagaimana kondisi lingkungan dan wilayah pasca tambang di Kabupaten Bintan dan Tanjungpinang, lahan yang dianggap potensial di garap lalu di tinggalkan tanpa tanggung jawab perbaikan.

Kita berharap kepada pemerintah daerah dan pusat lebih selektif mengeluarkan perijinan terutama bagi pelaku usaha pertambangan, dikarenakan aktifitas ini cenderung berdampak tidak menguntungkan pemerintah dan masyarakat.

Untuk itu, kita seharusnya dapat menjaga dan melestarikan lingkungan dari petambang yang hanya menginginkan keuntungan semata, “ujarnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, sinyalemen kegiatan pertambangan dalam waktu dekat akan dilaksanakan di Air Kulah kabupaten lingga dan Bintan agar tunduk terhadap peraturan yang berlaku. ( Mat )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Terkait Tower Tanpa Izin, Rahma : “Minta Persetujuan Warga, Baru Lanjut Urus Izin”.

Tanjungpinang, Netkepri – Menindaklanjuti laporan warga Jalan Kartika dan Kampung Mayang Sari, yang selama ini ...