Pemerintah Diminta Tindak Pelaku Pertambangan Bauksit Ilegal

Tanjungpinang,Net Kepri.Com- Aktivitas pertambangan bauksit ilegal di Pulau Bintan akhirnya dihentikan dikarenakan oleh berbagai kejanggalan dan kesalahan administratif lainnya.

Pemerintah pusat dan daerah diminta untuk tidak mentolelir kegiatan pertambangan bauksit non prosedural atau ilegal, di berbagai wilayah  Kepulauan Riau.

Pernyataan itu disampaikan Lembaga Swadaya Masyarakat Hitam Putih, Sabtu (11/1/2020).

Sekretaris LSM Hitam Putih, Putra, di Tanjungpinang, Sabtu, mendapat informasi tentang adanya aktivitas pengangkutan bauksit di Kabupaten Bintan dan Lingga akan berlangshng dalam waktu dekat ini.

Ia mengatakan, informasi aktivitas pertambangan bauksit yang di duga ilegal akan dioperasikan setelah sejumlah orang yang di delegasikan perusahaan tertentu berkoordinasi dengan berbagai pihak, agar kegiatan tersebut bisa berjalan aman dan lancar.

Pertambangan bauksit diduga lebih dulu  dilakukan di Air Kulah, Lingga dan sejumlah kawasan di Bintan, Kepulaun Riau.

“Kami berharap pemerintah dan aparat yang berwenang mengantisipasi permasalahan itu,” manakala aktivitas pertambangan itu nantinya tidak sesuai peruntukan wilayah dan mekanisme pertambangan semestinya, ujarnya.

Putra mengatakan, aktivitas pertambangan bauksit beberapa waktu lalu hanya akan melahirkan dis harmonisasi dan memperparah kerusakan lingkungan, kita berharap pemerintah dan aparat yang berwenang bersikap tegas dalam menyikapi permasalahan ini.

Pertambangan bauksit ilegal tidak akan memberi keuntungan kepada pemerintah daerah, justru dapat merusak lingkungan, hutan dan ekosistem hayati lainnya. Bahkan kerusakan lingkungan akibat aktifitas pertambangan dapat merugikan masyarakat.

Hingga saat ini, lokasi bekas galian pertambangan bauksit di Bintan masih dapat dilihat. Kerusakan lingkungan terjadi di sejumlah kawasan maupun di beberapa
pulau.

Bahkan di berbagai lokasi eks tambang, masih terlihat segel dari penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Yang sengaja tersegel karena aktifitas pertambangan yang dulu mereka lakukan tidak sesuai ketetapan mekanisme pertambangan.

“Sangat disayangkan pengawasan dan penindakan para pelaku tambang ilegal hingga saat ini tidak jelas, hal ini dapat kita lihat dari sikap KLHK yang menyegel 19 lokasi pertambangan ilegal dibeberapa lokasi di Bintan,  namun sampai saat ini proses hukumnya tidak kunjung jelas, atau terkesan di tutupi” ucapnya. ( Mat )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Kegiatan Model Project Yang Dibubarkan, Bukan Kegiatan Disbudpar Tanjungpinang

Tanjungpinang, Netkepri – Sehubungan dengan pemberitaan terkait Walikota Tanjungpinang membubarkan kegiatan Exotics Model Project di ...