Eksport Bauksit PT.TBJ Tersandung Perubahan Regulasi dan Rekomendasi

Tanjungpinang,Net Kepri.Com- PT Telaga Bintan Jaya (TBJ) sudah beroperasi dibidang usaha pertambangan mineral bauksit sejak 2018 silam, namun sampai sekarang belum melaksanakan kegiatan eksport dan pembangunan smelter di Desa Langkap dan Desa Pengambil, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau,

 

Direktur  PT Telaga Bintan Jaya, Kenny, menjelaskan, pasca penghentian seluruh kegiatan usaha pertambangan 2014, perusahaan mengalami berbagai permasalahan.( 22/01)

 

Perubahan regulasi menjadi salah satu kendala yang menyebabkan kami belum melaksanakan kegiatan eksport dan pembangunan Smelter.

 

Tiongkok sebagai buyer(pembeli) berharap perusahaan dapat menyediakan bauksit dengan spesifikasi kandungan Aluminium(Al) 50 dan Silica(Sl) dibawah 5 poin.

 

“Perubahan regulasi seperti itu yang menyebabakan kami belum melaksanakan kegiatan eksport dan pembangunan smelter, dulu mereka masih mau mengambil kadar bauksit dari kepri dengan kadar rendah”katanya.

 

Menurut informasi yang berhasil di himpun Net Kepri.Com dilapangan, PT. Telaga Bintan Jaya memiliki lahan seluas 1800 hektar di singkep barat dan sekitarnya, namun hanya 60 hektar yang masuk kedalam APL(Area Penggunaan Lain), sedangkan sisanya termasuk kedalam kawasan hutan, pemukiman, perkebunan dan pertanian. Oleh karena itu, PT. TBJ belum bisa melakukan aktivitas pertambngan di dalam IUP OP.

 

Namun informasi itu dibantah oleh Kenny, Direktur PT. TBJ.

 

Kemudian, ketika Net Kepri.Com menghubungi Said Nusyahdu, kepala Pelayanan Terpadu Satu Atap(PTSP) kabupaten lingga terkait belum adanya surat rekomendasi lokasi pembangunan smelter dari Tim koordinasi Terpadu Ruang Daerah (TKPRD) ketika dihubungi belum memberikan jawaban.

 

Kemudian, terkait adanya dugaan PT. TBJ belum memiliki ijin lokasi, ijin prinsip, IMB serta Amdal pembangunan Smelter sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan kota eksport, hal ini juga belum mendapatkan keterangan substantif  dari kepala  PTSP kabupaten Lingga.

 

Putra Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat Hitam Putih Ketika diminta tanggapannya terkait adanya berbagai dugaan kesalahan prosedural yang telah dilakukan PT.TBJ untuk melaksanakan kegiatan eksport dan pembangunan Smelter.

 

Katanya, Seharusnya perusahaan memperhatikan berbagai aspek peraturan termasuk undang undang tentang otonomi daerah, dimana daerah serta perangkat penyelenggara pemerintahan daerah berhak untuk memberikan rekomendasi terkait penerbitan IUP OP Amdal atau perijinan sejenisnya.

 

Karena katanya, menyangkut lokasi usaha pertambangan tidak terlepas dari peran serta dampak, untuk itu, apabila daerah yang dijadikan area pertambangan tidak dilibatkan dalam pemberian ijin dan rekomendasi usaha pertambangan, di mungkinkan akan menimbulkan berbagai hambatan dan persoalan dilapangan.

 

Untuk itu, kita sama sama berharap pemerintah dan masyarakat dapat mengawasi usaha kegiatan agar berjalan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku,”Katanya.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Terdakwa Perampokan Nasabah Bank Mandiri Akui Terinspirasi Dari Youtube

Sidang lanjutan Perkara Perampokan Nasabah Bank Mandiri Kembali Digelar, Hakim Periksa Peran Keempat Terdakwa  Netkepri, ...