Penyesuaian Iuran, BPJS Kesehatan Harap Program JKN-KIS Akan Mengalami Perbaikan

Tanjungpinang,NetKepri – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang jaminan kesehatan dan terdapat perubahan penyesuaian iuran.

“Kategori Peserta Bantuan Iuran atau PBI yang ditanggung oleh pemerintah pusat sebesar Rp 42.000 dan PBI yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah mendapat bantuan pendanaan Pemerintah Pusat berlaku 1 Agustus 2019,”Kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang, Agunf Utama, Selasa, (12/11/2019).

Selanjutnya, Kategori peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) batas paling tunggi gaji atau upah per bulan yang digunakan yaitu sebesar 12 juta rupiah, dengan komposisi 5 persen dari gaji dibayar dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja, dan 1 persen dibayar oleh peserta.

“Peserta PPU tingkat pusat yang merupakan Pejabat Negara, Pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat, PNS, Prajurit, anggota Polri, pemberlakuan penyesuaian iuran mulai 1 Oktober 2019,” ucapnya

Peserta PPU tingkat daerah dikatakannya, yang merupakan Kepala dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD daerah, PNS daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan pekerja swasta berlaku mulai 1 Januari 2020.

“Iuran untuk kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang berlaku mulai 1 Januari 2020 Kelas III menjadi Rp 42.000, Kelas II menjadi Rp. 110.000 dan Kelas I menjadi Rp 160.000” ujarnya

Agung mengungkapkan melihat ketentuan penyesuaian iuran dalam Perpres tersebut, Pemerintah masih mendapatkan andil sebagai pembayar iuran terbesar.

“Pemerintah menanggung 73,63 persen dari total besaran penyesuaian iuran yang akan ditanggung oleh Pemerintah melalui peserta PBI APBN, penduduk yang didaftarkan Pemerintah daerah, pegawai Pemerintah pusat daerah, TNI dan Polri,”imbuh

Kontribusi pemerintah tersebut sangat membantu peserta mandiri sehingga penyesuaian iuran tidak sebesar seharusnya.

“Besaran iuran yang akan disesuaikan tidaklah besar apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan Program JKN-KIS ketika ada peserta yang sakit, “ucapnya

Ia menambahkan, untuk buruh dan pemberi kerja penyesuaian iuran hanya berdampak pada pekerja dengan upah diatas Rp 8 juta sampai dengan Rp 12 juta yang artinya pekerja dengan upah di bawah nominal tersebut tidak terkena dampak.

Kepala BPJS Cabang Tanjungpinang Ini berharap melalui penyesuaian iuran, Program JKN-KIS akan mengalami perbaikan secara sistematik. Pekerjaan rumah lain untuj perbaikan program ini akan terus dilakkukan dari aspek pemanfaatan dan kualitas layanan.

(RUDI PRASTIO)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Pemusnahan Beras Bulog Dinilai Hanya Membuang Uang Rakyat

Tanjungpinang (NETKepri) – Mengenai pemusnahan sejumlah beras di Badan Urusan Logistik (Bulog) sebanyak 500 Ton ...