BEM KM UMRAH Mempertanyakan Kejaksaan Tinggi Kepri Terkait Kasus Yang Mandek, Lamban Dan Tidak Di Proses Tanpa Kejelasan

Tanjungpinang (NETKepri) – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) datang ke kantor Kejaksaan tinggi negeri di lingkup Provinsi Kepulauan Riau dengan membentangkan spanduk dan aksi teatrikal

Dalam tulisannya mahasiswa asal kampus Di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) mempertanyakan terkait beberapa persoalan salah satunya mengenai lingkungan hidup

“lingkungan sudah rusak negara sudah rugi oknumnya masih bebas berdiri”begitu isi spanduk yang di bentangkan mahasiswa UMRAH saat beraksi di depan Kantor Kejati Provinsi Kepri

Menurut keterangan Heri Kurniawan salah satu mahasiswa Umrah yang juga menjabat sebagai menteri aksi dan propaganda BEM KM mengatakan bahwa aksi ini sebagai bentuk atas apa yang menjadi Persoalan dan ini juga sudah menjadi arahan bapak presiden Jokowi

“Aksi ini kami lakukan sebagai dasar instruksi presiden bahwa jaksa (Jajaran yudikatif) untuk melakukan sikap yang profesional dalam melaksanakan tugasnya, intruksi presiden di lakukan dari banyaknya pengaduan dari berbagai wilayah dan daerah termasuk Kepri terkait birokrat yang di peras dan oknum jaksa yang bermain proyek”ungkap Heri Kurniawan pada media Net Kepri pada hari Senin (25/11).

Yang pasti presiden telah memerintahkan jaksa agung dan Kapolri untuk membersihkan oknum penegak Hukum dari institusi tersebut jika di temukan fakta bahwa oknum tersebut telah melakukan penyalahgunaan wewenang

“Menindak lanjuti instruksi presiden tersebut jaksa agung dan Kapolri secara bersama-sama telah mengeluarkan instruksi yang berisi tiga hal yakni peringatan kepada jajarannya, birokrat pemerintah tidak melayani permintaan oknum jaksa yang meminta uang maupun proyek, perintah itu juga di Sampaikan ke Kepri”ungkap Heri kembali

Selain itu mahasiswa juga melakukan tuntutan terkait permasalahan yang selama ini di anggap harus segera di atasi

“Kami mempertanyakan sejumlah kasus besar yang saat ini mandek di kantor kejaksaan, serta lamban di proses seperti kasus pertambangan bauksit, kasus korupsi di Natuna dengan tersangka Is dan Hc dan kasus besar lainnya, serta mempertanyakan atas kasus pemanggilan jaksa atas pejabat Kepri yang di panggil kejaksaan namun tidak jelas kasusnya”ungkap Heri (Bud)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Peraturan Daerah PT.(Perseroda) Pembangunan Kepri Disahkan

Tanjungpinang, Netkepri – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) PT. Pembangunan Kepri telah ...