Tuntutan BEM Se TanjungPinang – Bintan Belum Sampai Ke Presiden Dan DPRI

Foto Heri Kurniawan  Mentri Aksi dan Propaganda BEM KM UMRAH KABINET ASA MARITIM

Tanjungpinang (NETKepri)-  Menteri Aksi dan Propaganda BEM KM UMRAH beserta rombongan mendatangi kantor DPRD Kepulauan Riau untuk mengFollow Up Hasil Aksi yang dilakukan Forum BEM se Tanjungpinang – Bintan pada 01 Oktober 2019.

Aksi yang dilakukan Forum BEM se Tanjungpinang – Bintan pada 01 Oktober 2019 mengahasilkan beberapa kesepakatan Antara Mahasiswa dan DPRD Kepulauan Riau yang kemudian dibuat Surat Pernyataan dan Deklerasi terbuka Oleh Ketua Sementara DPRD Kepulauan Riau.

Surat Kesepakatan dan deklarasi secara jelas mengatakan bahwa DPRD Kepuluan Riau sepakat mengecam segala bentuk dan upaya dalam melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) selain itu Semua Aspirasi Mahasiswa di terima dan akan disampaikan kepada instansi Terkati khususnya Pemerintah Pusat.

“Heri Kurniawan” mengatakan Surat yang ditanda Tangani Lis Darmansyah Ketua Sementara DPRD Kepuluan Riau termuat dan saat membuat pernyataan terbuka bahwa segala Tuntutan BEM akan disampaikan kepada lembaga Antara lain Mendageri, Kapolri, DPR-RI dan Bapak Presiden RI.

Akan tetapi hari ini kami merasa kecewa satu minggu pasca Aksi 01 Oktober 2019 semua aspirasi dan ide-ide mahasiswa yang tergabung dalam Forum BEM se Tanjungpinang – Bintan baru disampai ke Mendageri belum disampai ke Kapolri, DPR-RI dan Bapak Presiden RI. Oleh Perwakilan Rakyat Kepulauan Riau“ Tambahnya “

Kami berharap semua aspirasi dan Ide Mahasiswa yang tergabung dalam Forum BEM se- Tanjungpinang – Bintan agar segera disampaikan kepada Kapolri, DPR-RI dan Bapak Presiden RI. Sehingga bisa menjadi bahan pertimbagan pemerintahan Pusat.

Jika tidak ada kejelasan kami siap kembali menyalakan tanda bahaya dan melakukan perkuliahan dijalan untuk menjadi garda terdepan terhadap perjuangan untuk memperbaiki bangsa ini. Jika kami sudah kembali turun kejalan artinya DRPD Kepulauan Riau hanya di pilih untuk diam dan tidak mampu membawa serta memperjuang suara-suara rakyat.

Jika seperti itu maka yakin dan percayalah 45 Orang yang ada Gedung DPRD tersebut bukanlah perwakilan atas kami rakyat Kepulauan Riau. Akan Tetapi Dewan Penghianat Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. (Bud)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Bawaslu Tanjungpinang Buka Pendaftaran Panwascam, Ini Tanggalnya

Tanjungpinang,NetKepri – Saat ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tanjungpinang sudah melakukan pengumuman tentang perekrutan ...