HMI Cabang Tanjungpinang-Bintan Minta KPK Jangan Cepat-Cepat Pulang Dari Kepri

Tanjungpinang (NETKepri) – mengenai Kasus Korupsi yang berada di provinsi Kepulauan Riau Langsung direspon oleh HMI Cabang-Tanjungpinang-Bintan, Hal ini pun langsung disampaikan oleh ketua Umum HMI Cabang Tanjungpinang-Bintan yaitu Muh. Arifin yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan cepat-cepat pulang dari Kepulauan Riau.

“Korupsi merupakan kejahatan non meliter yang masuk dalam daftar permasalah terbesar negara Indonesia yang tidak kunjung usai sampai dengan hari ini, Kasus Korupsi Indonesia bukan lagi persoalan main-main”Ungkap Arifin pada hari Minggu (14/07)

Iya mengatakan bahwa pada Bulan Februari 2019 ICW (Indonesia Corruption Watch) merilis kasus korupsi di Indonesia sudah satidum 3 Bahkan tercatat sampai dengan hari ini Kasus korupsi terus mengalir deras khususnya kasus korupsi yang menyeret kepala daerah hingga demikian hal ini menambah deretan daftar kasus korupsi di Indonesia.

Baru-baru ini Provinsi Kepulauan Riau dihebokan dengan Kasus Operasi Tangkap Tangan terhadap Kepala Dinas dan menyeret orang nomor satu Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagai Provinsi yang terhitung masih cukup muda, terseretnya Gubernur Kepulauan Riau dalam kasus dugaan Korupsi melalui Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK hal ini tentu menjadi pukulan telak bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, terlepas dari dugaan adanya “pemain pihak ketiga (menjebak)” serta munculnya dukungan moril Kepada Gubernur Kepulauan yang memiliki kedekatan yang kuat dimasyarakat

aktif dalam semua kegiatan masyarakat, religius “subuh keliling” dan suport besar tehadap program keagamaan, namun dukungan terhadap lembaga pemberantasan korupsi harus terus didukung demi bersihnya Kepulauan Riau dari kasus Korupsi.

Merespon hal tersebut, ketua Umum HMI Cabang Tanjungpinang-Bintan yang kerap disapa dengan Arifin menyampaikan beberapa hal

Arifin mengatakan kasus korupsi adalah musuh kita semua, tidak ada yang boleh kebal hukum, salah tetaplah salah dan harus diproses dengan berkeadilan karna kita Ingin menghadirkan daerah kita bersih dari kasus-kasus korupsi yang merugikan masyarakat.

Secara definisi dalam kacamata hukum sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Sebagai informasi tercatat pada tahun 2018 yang gubris oleh ICW pada April 2019 kerugian negara akibat korupsi sudah mencapai 9.29 Terliun.

Sebagai daerah yang terkenal dengan bunda tanah melayu, orang melayu menjunjung tinggi kejujuran Arifin merasa prihatin dengan kondisi Provinsi Kepulaun Riau karna sudah cukup banyak kasus korupsi yang menyeret sejumlah pejabat dari Kepulauan Riau.

Arifin menegaskan Provinsi Kepulauan Riau harus kita jaga secara bersama, oleh karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jangan Cepat-cepat Pulang. Mari keliling lagi di Provinsi Kepulauan Riau lebih lama.

“Jika perlu mahasiswa khusunya HMI dilibatkan kami siap membantu untuk mengungkap kasus-kasus korupsi di Kepulauan Riau (pungkasnya)”Jelasnya

Tapi tidak kalah penting juga menurut Ketua Umum HMI ini, penegakan hukum yang berkeadilan harus diperkuat, pengungkapan korupsi jangan terkesan seperti musiman. Siapa saja harus diproses dan diungkap. Jika terbukti maka proses harus dijalankan, tidak boleh ada yang melindungi, KPK harus berani mengungkap dengan berkeadilan. (Bud)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Sudah Kesana Kemari Mencari Titik Terang, Akhirnya Masyrakat Tirtomulyo Sepakat Melakukan Aksi

Tanjungpinang (NetKepri) – Pembahasan mengenai aksi sikap warga di kampung Tirtomulyo Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan ...