DPRD Kepri Gelar Rapat Lintas Komisi Bahas IUP Tambang

Tanjungpinang (Netkepri) – DPRD Kepri menggelar rapat lintas Komisi bersama Dinas ESDM, Badan Penanaman Modal dan PTSP serta Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepri di ruang rapat komisi II, Dompak (20/3).

Rapat lintas komisi ini diselenggarakan guna menggali informasi atas persoalan izin usaha pertambangan yang telah ‘memakan’ korban 2 (dua) kepala OPD, yaitu Amjon dan Azman Taufik.

Dalam keterangannya dihadapan aggota DPRD Kepri yang hadir, Plt Kadis Pertambangan Hendri Kurniadi menjelaskan bahwa Pemprov Kepri telah menerbitkan tiga izin yang tidak prosedural, yaitu izin usaha pertambangan kepada PT Gunung Bintan Abadi dan Wahana Karya Suksesindo.

“Izin itu juga termasuk izin operasional pertambangan di wilayah Bintan. Izin diterbitkan tahun 2017 lalu,” kata Hendri.

Hal tersebut langsung mengundang sejumlah pertanyaan dari anggota DPRD yang hadir.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak yang ikut hadir dalam rapat tersebut ikut mempertanyakan apakah dengan izin tambang tersebut cukup bagi perusahaan untuk langsung melalukan penambangan dan ekspor.

“Berarti, kemarin tambang itu langsung diekspor,” tanya Jumaga. Mendapat pertanyaan itu, Hendri membenarkan.

Selanjutnya, Sukhri Fahrial anggota komisi I dari fraksi Hanura Plus menyampaikan keraguannya akan keberanian Amjon dan Azman Taufik dalam mengeluarkan izin tanpa sepengetahuan pimpinan, Berdasarkan pengalaman dirinya dalam mengurus tambang, Setiap perizinan pasti diketahui langsung kepala daerahnya.

“Saya ini mantan pemain tambang dan sangat paham (seluk beluk pengurusan izin tambang). Jadi, rasanya tidak fair kalau hanya Amjon dan Azman yang diberi sangksi. Saya menduga ada pihak lain,” kata Sukhri.

Oleh itu, dirinya mengusulkan agar permasalahan tambang ini dituntaskan. Jika lebih banyak dampak negatif daripada positifnya, Ia menyarankan untuk ditutup saja.

Ditambahkan lagi, Iskandarsyah selaku anggota Komisi II dari fraksi PKS-PPP meminta aktifitas tambang di wilayah Kepri dihentikan saja.

“Dihentikan saja dulu sampai kita perbaiki sistem pengawasannya. Sehingga, tidak ada lagi pencurian dan perusakan lingkungan,” kata Iskandarsyah.

Hadir dalam rapat, Sekda Kepri Arif Fadilla, anggota DPRD Kepri Widiastadi Nugroho, Darmin, Burhanudin Nur, Saptono Mustakim, Teddy Jun Askara.

Ketua DPRD mempersilahkan fraksi-fraksi dan Komisi membahasnya dan Rapat lintas Komisi ini rencananya akan dilanjutkan kembali Minggu depannya.(Red).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Asrama Mahasiswa Kabupaten Lingga Akan Di Bangun Tahun 2020

Tanjungpinang (NET Kepri) – Pembangunan asrama mahasiswa Kabupaten Lingga secara resmi akan di bangun oleh ...