KPU Kepri Tetapkan 1,2 Juta DPT Untuk Pemilu 2019

Tanjungpinang (Netkepri) – Rapat Pleno KPU Kepri yang dilakukan beberapa waktu lalu mengenai Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) belum mendapatkan hasil final, dikarenakan adanya surat edaran Bawaslu RI tentang perpanjangan proses rekapitulasi selam 30 hari. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Kepri Sriwati dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-2 (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan ke 2) yang bertempat di Hotel CK Jalan RH Fisabilillah Km.8, No.10, Tanjungpinang. Rabu (12/12).

“Kembali pada ketetapan 14 November terkait dengan rapat pleno di gedung kpu kepri dan dilanjukan rapat pleno pada tanggal 15 November di gedung KPU Kepri belum juga dapat ditetapkan, karena adanya surat rekomendasi dari Bawaslu RI No.193/2019, maka KPU Kepri mengeluarkan surat No.1429 tentang perpanjangan proses rekapitulasi daftar pemilih tetap selama 30 hari,” ujar sriwati.

Menyelesaikan proses rekapitulasi sesuai waktu yang yang diminta oleh Bawaslu, maka selanjutnya pada Tanggal 12 Desember, seluruh Kabupaten Kota di Kepri bisa menggelar rapat terbuka.

“Mulai dari tanggal 17 November hingga 10 Desember. Kpu Tanjungpinang melaporkan tanggal 7 Desember dan dilanjukan dengan 6 Kabupaten lainnya pada tanggal 10 Desemeber,” jelasnya.

KPU menyampaikan jumlah pemilih tetap di wilayah Kepulauan Riau sebanyak 1.229.424, terdiri dari pemilih laki-laki berjumlah 619.882 dan pemilih perempuan berjumlah 609.542.

Dirincikan oleh KPU, daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Bintan dari 425 TPS sebanyak 103.512 pemilih, untuk Kota Tanjungpinang dari 566 TPS sebanyak 151.072, Kabupaten Karimun dari 780 TPS berjumlah 170.504, Kabupaten Lingga dari 352 TPS berjumlah 69.334, Kabupaten Natuna dari 227 TPS berjumlah 52.597, Kabupten Anambas dari 150 TPS berjumlah 31.529, serta daerah terbanyak Batam dari 2.957 TPS berjumlah 650.876.

Sedangkan jumlah pemilih Disabilitas dari kabupten kota berjumlah 1.940 pemilih tetap. (Red/Ik).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Pemko Hapus Sanksi Administrasi PBB Berlaku Hingga 31 Desember 2020

Netkepri, Tanjungpinang – Pemerintah Kota Tanjungpinang mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan ...