Kotak Suara Berbahan Duplex Hasilkan Pemilu yang Transparan

Tanjungpinang (Netkepri) – Pada Pemilihan Umum 2019 yang akan diselenggarakan pada bulan april, KPU menggunakan kotak suara berbahan dasar duplex. Hal ini telah menjadi perbincangan hangat dimasyarakat, baik di media televisi, media cetak maupun media sosial.

Komisioner KPU Kepri Divisi Hukum Agung Sulistiyo memberikan penjelasannya terhadap kotak suara tersebut.

“Design kotak suara yang pada satu sisi transparan, memudahkan masyarakat, penyelenggara dan peserta Pemilu untuk mengetahui isi dalam kotak Suara. Bukan seperti istilah kucing dalam karung,” ujar Agung. Senin (16/12).

Kembali ia menjelaskan, bahwa kotak suara ini tahan terhadap air dan sudah dipakai diberbagai negara, bahkan Indonesia sudah menggunakan sejak tahun 2015 pada beberapa Pilkada.

“Kotak suara ini menghemat anggaran negara sekitar Rp 500 Milyar untuk produksinya, belum lagi biaya pengiriman yang lebih ringan dan sewa gudang yang lebih murah,” Tambahnya.

Dalam keterangannya, Agung menyampaikan perbandingan harga antara kotak suara berbahan aluminium yang bernilai sekitar Rp 200 ribu, sedangkan menggunakan duplex hanya sekitar Rp 60 ribu dengan jumlah pemilih nasional yang mencapai 190.770.329 suara dan 809.500 TPS (1 TPS membutuhkan 5 kotak suara).

Dirinya memberikan beberapa catatan perjalanan lahirnya ide penggunaan duplex dalam Pemilu 2019, yaitu sebagai berikut :

1. Ide ini bermula dari Penjelasan Pasal 341 ayat (1) huruf a, UU No 7/2017 yang mengamanatkan kotak suara harus transparan.

2. Bentuk, ukuran, spesifikasi teknis kotak suara (dan logistik yg lain), UU No 7/2017 Pasal 341 ayat (3) memberikan mandat kepada KPU untuk mengatur dan menuangkannya dalam peraturan KPU.

3. Setelah mempertimbangkan dari berbagai alternatif bahan, KPU mengusulkan penggunaan bahan duplex atau karton kedap air serta transparan satu sisi. Bahan ini berbeda dg kardus mie instan atau air kemasan.

4. Usulan KPU ini dituangkan dalam Draft PKPU tentang logistik dan dibawa pada Rapat Dengar Pendapat bersama Pemerintah (Kemendagri) dan DPR (Komisi 2) yg di dalamnya terdapat perwakilan Parpol. Dalam menyusun PKPU, KPU wajib berkonsultasi (meskipun hasilnya tidak mengikat). Rapat Dengar Pendapat (RDP) dilaksanakan bulan Maret 2018. Jauh sebelum koalisi capras-wapres. Dalam RDP, Draft PKPU ini dibahas dengan kepala dingin, tidak ada yang menolak, apalagi walk out.

5. Setelah RDP, draft PKPU diajukan ke Kemenkumham utk diundangkan. Dan di Kemenkumham tidak ada koreksi sama sekali (misal: karena bertentangan dengan UU lain atau yang lebih tinggi).

Setelah berbagai proses dilalui, maka kemenkumham mengesahkan PKPU No.15/2018 pada tanggal 24 april 2018 yang pada pasal 7 ayat 1 mengatur kotak suara menggunakan bahan karton kedap air yg transparan satu sisi.

Mengakhiri perbincangannya, Agung kembali menyampaikan bahwa penentuan kotak suara tersebut dilakukan setelah melalui berbagai pertemuan dan persetujuan bersama pemerintah dan DPR.

“Dengan kotak Suara Transparan kualitas demokrasi akan lebih transparan. Kotak suara bahan duplex ini termasuk barang habis pakai, artinya jika sudah habis masa penyimpanannya selama 4 tahun maka harus dilelang, uangnya akan kembali masuk ke kas negara. Jadi cukup efisien, balik modal,” tutup Agung. (Red/Bud).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Pemko Hapus Sanksi Administrasi PBB Berlaku Hingga 31 Desember 2020

Netkepri, Tanjungpinang – Pemerintah Kota Tanjungpinang mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan ...