APBD Kepri Kembali Defisit di Tahun 2019

Ketua Komisi II DPRD Kepri Hotman Hutapea

Tanjungpinang (NetKepri) – Pemerintah Provinsi Kepri akan kembali mengalami defisit keuangan di tahun 2019 nanti. Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kepri Hotman Hutapea saat ditemui di ruang kerjanya menjelang Rapat Paripurna DPRD. Dompak, Kamis (22/11).

Berbincang bersama awak media, Hotman menyampaikan dengan kondisi keuangan Kepri saat ini dapat dipastikan tahun anggaran 2019 hingga 2020 tetap mengalami defisit.

“Efisiensi anggaran tahun 2018 sebesar 270 milyar, jadi yang meluncur ke 2019 sekitar 300 milyar, proyek gurindam dianggarkan 191 milyar tahun 2019, berarti sudah 500 milyar menjadi beban APBD 2019,” jelas Hotman.

Dirinya juga menjelaskan terkait kondisi keuangan yang dihadapi saat ini bukan sepenuhnya kesalahan OPD,  penyebab lainnya yaitu adanya imbas dari beberapa kebijakan Pemerintah Pusat yang mesti dilaksanakan Daerah.

“Tahun 2018 itu tidak sepenuhnya kesalahan dalam penghitungan, tapi ada kebijakan pusat yang harus ditanggung oleh daerah. Dan tidak hanya terjadi di Kepri, melainkan seluruh daerah, contohnya gaji 13 dan 14, itu tidak kecil jumlahnya, totalnya sekitar 50 milyar,” ujar Hotman.

Kembali dirinya menambahkan bahwa beban defisit tahun 2018 saat ini tidak tunggal, melainkan sumbangan defisit dari tahun 2017 lalu.

“Defisit awal pada tahun 2017 itu berkisar 230 milyar yang meluncur ke tahun 2018, ditambah kebijakan pusat yang mesti ditanggung daerah dan target PAD yang tidak tercapai sehingga membengkak 560 milyar angka defisit di 2018,” terang Hotman.

 

Ketua Komisi II Hotman Hutapea bersama rekan Se Komisi sedang melakukan kunjungan kerja di Kementrian beberapa waktu lalu.

Namun Potensi PAD juga sudah diupayakan yaitu Retribusi Labuh Jangkar yang perdanya akan disahkan sebelum tanggal 15 desember dan retribusi pajak kendaraan.

“Program pemutihan kemaren itu luar biasa karena mencapai angka 90 persen dengan kontribusi 30 milyar, dan jangan dilihat saat itu saja, karena kedepannya pemilik kendaraan akan tergerak untuk membayar pajak karena sudah terdata. Untuk Labuh Jangkar kita targetkan 60 milyar di tahun 2019 dan kita juga mengharapkan lahirnya Perpres Provinsi Kepulauan, sehingga dapat memaksimalkan potensi PAD laut kita,” tutup Hotman. (Red/Ik).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Bumi Berazam Kini Berusia 20 Tahun

Tanjungpinang (NETKepri) – Bumi berazam kini telah berusia 20 tahun, desakkan kemajuan kian diteriakkan mahasiswa ...