DPRD Pertimbangkan Cabut IUP Tambang Timah Bawah 2 Mil Laut Dan Pesisir Kepri

Anggota DPRD Kepri menjelang dimulainya paripurna ranperda RZWP3K (17/9).

Tanjungpinang (NetKepri) – Terkait bakal disahkannya ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil RZWP3K, dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri meminta pemerintah Provinsi Kepri menutup tambang timah laut dibawah 2 Mil laut Kepri.

Pasalnya, aktivitas tambang timah bawah laut tersebut merusak biota lingkungan bawah laut sekitanya.

Hal ini disampaikan wakil ketua Pansus Ranperda RZWP3K Ing Iskandarsyah di Tanjungpinang, Jum’at (5/10).

“Tak hanya merusak biota bawah laut, aktivitas tambang timah bawah laut ini juga tidak berdampak pada daerah dan masyarakat,” ungkap Ing Iskandarsyah.

Iskandarsyah melanjutkan bahkan aktifitas ini sangat merugikan masyarakat, terutama nelayan. Dampak lingkungan yang ditimbulkan tidak sebanding dengan manfaat ekonomis yang diterima, khususnya di daerah pesisir.

“Saat ini banyak nelayan pesisir terutama disekitar Pulau Karimun dan Kundur, hasil tangkapan mereka semakin merosot. Bahkan mereka mengalami kemiskinan akibat hasil tangkapan tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan,” ungkap anggota komisi 2 DPRD Kepri ini.

Apalagi, tambah Ing Iskandarsyah Sementara konpensasi yang diberikan pada Nelayan hampir tidak ada.

Untuk itu, Pihaknya meminta pada Tim Ranperda RZWP3K DPRD Kepri, untuk mengakomodir penutupan dan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang timah dibawah 2 mil laut dan pesisir Kepri.

Hal itu sesuai dengan UU daerah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.

“Tak hanya memastikan dan agar lebih objektif, kami juga meminta pada rekan-rekan anggota Pansus Ranperda RZWP3K DPRD Kepri agar dapat turun dan melakukan peninjauan langsung ke kawasan Pertambangan timah di bawah 2 mill laut Kepri ini,” tegas Ing.Iskandarsyah.

Dikatakan Iskandarsyah, terdapat dua daerah yang menjadi tempat penambangan timah bawah laut yakni di Kabupaten Karimun dan Kabupaten Lingga.

Untuk itu,Iskandarsyah menegaskan, pihaknya bukan dalam posisi melarang penambangan timah di Kepri, tetapi untuk di bawah 2 mill harus melihat berbagai aspek seperti lingkungan, azas manfaat, serta efeknya pada daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“Agar kedepannya pendapatan dari sektor pertambangan timah ini dapat berdampak secara langsung bagi masyarakat dan daerah,” ujar Iskandarsyah kembali. (Hum/Kom).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wanita Di Bawah Umur Di Setubuhi Oleh Orangtua Angkat Dan Pacarnya

    Tanjungpinang (NETKepri) – Bertempat di lobi Polres Tanjungpinang dilaksanakan Konferensi Pers Tindak Pidana ...