18 UU Terbit Sepanjang 2017, Ini Daftarnya

Jakarta (NetKepri) – Sepanjang tahun 2017, sebanyak 18 UU yang berhasil disahkan DPR dan Pemerintah. Dari total tersebut, rinciannya terdiri dari 6 UU merupakan Prolegnas prioritas dan 7 UU yang masuk dalam daftar kumulatif, mulai dari tahun 2016 hingga 2017. Sisanya merupakan pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) menjadi UU dan UU tentang APBN.

UU yang berasal dari Prolegnas prioritas tahun 2017 antara lain UU tentang Arsitek, UU tentang Sistem Perbukuan, UU Pemajuan Kebudayaan, UU tentang Penyelenggaraan Pemilu, UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Satu UU berasal dari Prolegnas prioritas tahun 2016 yakni UU tentang Jasa Konstruksi.

Tiga undang-undang pengesahan APBN, antara lain UU Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 serta UU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 serta UU tentang APBN Tahun Anggaran 2018.

Sedangkan dua undang-undang lagi merupakan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menjadi UU. Keduanya adalah UU tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan UU tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sisanya sebanyak 7 UU masuk dalam daftar kumulatif baik di Prolegnas 2017 maupun 2016.

Berikut daftar UU yang berhasil disahkan sepanjang tahun 2017:

UNDANG-UNDANG 2017

NOMOR

TENTANG

1 Tahun 2017

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA, 2014 (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE EASTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE, 2014)

2 Tahun 2017

JASA KONSTRUKSI

3 Tahun 2017

SISTEM PERBUKUAN

4 Tahun 2017

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF, 2014 (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES CONCERNING THE DELIMITATION OF THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE BOUNDARY, 2014)

5 Tahun 2017

PEMAJUAN KEBUDAYAAN

6 Tahun 2017

ARSITEK

7 Tahun 2017

PEMILIHAN UMUM

8 Tahun 2017

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017

9 Tahun 2017

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

10 Tahun 2017

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

11 Tahun 2017

PENGESAHAN MINAMATA CONVENTION ON MERCURY (KONVENSI MINAMATA MENGENAI MERKURI)

12 Tahun 2017

PENGESAHAN ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN (KONVENSI ASEAN MENENTANG PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK)

13 Tahun 2017

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG EKSTRADISI (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA ON EXTRADITION)

14 Tahun 2017

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MERDEKA PAPUA NUGINI TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA CONCERNING COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)

15 Tahun 2017

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018

16 Tahun 2017

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG

17 Tahun 2017

PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE MARRAKESH AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN MARRAKESH MENGENAI PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA)

18 Tahun 2017

PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TAHUN 2017

NOMOR

TENTANG

1 Tahun 2017

AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

2 Tahun 2017

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Baca:

DPR Tak Boleh Abaikan Penyelesaian RUU Prolegnas
Tok! 50 RUU Prolegnas 2018 Resmi Ditetapkan, Ini Daftarnya
Baleg Sepakati 49 RUU Prolegnas 2017, Ini Daftarnya

Sebelumnya, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karius mengatakan, dalam kurun waktu tiga tahun masa kerja yang sudah dilalui DPR, rencana legislasi terlalu berlebihan. Alasannya, target Prolegnas prioritas tahunan tak pernah tercapai. “Mereka selalu gagal membuktikan hasil yang dicapai mendekati target yang direncanakan,” ujarnya.

Tahun pertama DPR, lanjut Lucius, dewan hanya mampu menyelesaikan 3 RUU prioritas. Ketiganya, adalah RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (rampung pada 5 Desember 2014), RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (rampung pada 17 Februari 2015), dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU (rampung pada 17 Februari 2015).

Sedangkan di tahun kedua hanya mampu menyelesaikan 11 RUU prioritas menjadi UU. Yakni, RUU tentang Penjaminan, RUU tentang Tapera, RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, RUU tentang Penyandang Disabilitas (disahkan pada 17 Maret 2016), RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Kemudian, RUU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, RUU tentang Pengampunan Pajak, RUU tentang Paten, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), RUU tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan RUU tentang Jasa Konstruksi.

Sedangkan di tahun ketiga, 2017, hanya mampu menyelesaikan lima RUU hingga disahkan menjadi UU. Keempat RUU tersebut adalah RUU Perbukuan, RUU tentang Arsitek, RUU tentang Pemajuan Kebudayaan, RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu dan RUU tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

Ralat: terdapat satu RUU tentang Kepalangmerahan yang disahkan pada Senin (11/12) dalam rapat paripurna. Hingga berita ini diturunkan belum diberikan penomoran oleh pemerintah, sehingga semua total UU yang terbit sepanjang tahun 2017 berjumlah 19 UU. (Admin)

 

Sumber : http://www.hukumonline.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*